Nasional

Menhub Targetkan 60% Warga Jakarta Beralih ke Transportasi Umum Tahun 2029

Netsulsel.com, Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pembangunan proyek transportasi secara masif. Di Jakarta, sejumlah proyek transportasi umum seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) juga terus berlangsung.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pembangunan transportasi umum terus didorong karena di tahun 2029 pihaknya menargetkan 60% masyarakat Jakarta beralih ke transportasi umum.

“2029 kita harapkan penumpang yang bergerak di Jakarta itu 60% menggunakan transportasi umum. Artinya LRT, MRT, kereta (commuter line) sudah berfungsi,” ungkap Budi di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.

Menurutnya, jika semua moda transportasi tersebut berfungsi, akan banyak masyarakat yang bakal beralih menggunakan transportasi umum. Contohnya seperti di Tokyo, masyarakatnya lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada mobil pribadi. Alasannya lebih tepat waktu, ramah lingkungan, dan harganya murah.

Untuk itu, Budi mengatakan, pihaknya memerlukan dukungan dari banyak pihak termasuk dari swasta.
“Harus swasta, Pak Budiarsa (Dirut REI) kita minta join untuk mikirin. Supaya 2029 itu tercapai. Kalau tidak kita cuma ego sektoral, yang punya tanah enggak mau, yang punya pikiran enggak mau ikut mikir, ini enggak terjadi,” ujar Budi.

Saat ini, baru 40% masyarakat Jakarta yang beralih ke transportasi umum. Budi mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan pembangunan Transit Oriented Developtment (TOD), yang merupakan simpul dari kegiatan transportasi dengan kegiatan lain. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan bisnis. Selain itu, Budi juga berharap TOD ini nantinya bisa memberikan fasilitas yang baik bagi masyarakat.

“Kalau perlu KLB (Koefisien Luas Bangunan) nya jadi 5, padat sekali. Supaya apa? Orang dari situ dia jalan ke tempat-tempat lain tidak menggunakan apa-apa lagi. Atau kalau tempat lain (jauh) dia menggunakan kendaraan lain,” ujar Budi.

Untuk bisa mewujudkan sebuah TOD yang terintegrasi, Budi kembali menegaskan, dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Tidak hanya swasta namun juga Pemerintah Daerah (pemda).

“Dibutuhkan low enforcement dari Pemda, dibutuhkan juga komitmen dari swasta, dibutuhkan keteguhan juga dari regulator, baru itu jadi,” ujar Budi. (**)

Berikan Komentar Anda
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top