Pilkada Palopo

Panwaslu Palopo Resmi Mendiskualifikasi Judas Amir dari Pilwakot Palopo

Netsulsel.com, Palopo  –  Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palopo akhirnya memutuskan calon inkumben Wali Kota Palopo, Judas Amir telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Melalui rapat pleno, Ketua Panwaslu Palopo, Syarifuddin Djalal mengatakan kalau pihaknya telah putuskan bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu  Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota  dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Keputusan ini sah berdasarkan keterangan terlapor dalam hal ini Calon Wali Kota Palopo, Judas Amir dan kepala BKD, bukti surat berupa copy SK yang diakuinya memiliki kekuatan pembuktian yang sah serta keterangan ahli,”ujar Syarifuddin Djalal, Selasa 17 April 2018.

Diktum SK jelas, ijin Mendagri tidak di sebutkan sebagai dasar hukum, ini adalah petunjuk bahwa ijin tidak ada saat dilakukan mutasi, Ia tidak mengantongi ijin. Olehnya itu keputusan pelanggaran ini untuk diteruskan ke KPU Palopo yang secara aturan kandidat, Judas Amir didiskualifikasi.

“Ya.. Sah (didiskualifikasi), Tegas Ketua Panwaslu Palopo”.

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana

tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

UU Nomor 10 2018 Pasal 71 Ayat 2, Aturan ini merupakan perubahan dari UU sebelumnya (UU Nomor 8 Tahun 2015) dimana dalamaturan sebelumnya petahana tidak boleh merombak kabinet 6 bulan sebelum akhir masa jabatan namun di dalam ketentuan UU nomor 10 tahun 2016 ditambah ketentuan menjadi sampai penetapan pasangan calon dan akhir masa jabatan.

Adapun Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Laode Arumahi menambahkan, dengan keluarnya rekomendasi itu maka KPU Palopo wajib menindaklanjuti rekomondasi Panwas Palopo dalam jangka waktu 3 hari dengan membuat SK pembatalan Paslon dan membuat SK baru hanya 1 Paslon.

“Selain itu, Panwas segera memproses aspek pidananya melalui Sentra Gakumdu,”jelas Laode.(**)

Berikan Komentar Anda
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top