pileg 2019

Pendaftaran Caleg Kian Dekat, Hanura Kubu Daryatmo Koordinasi dengan KPU

Netsulsel.com, Jakarta – Kisruh kepengurusan Partai Hanura menyedot perhatian publik. Mengingat pendaftaran Caleg sudah harus dipersiapkan dengan matang.

Terutama soal legalitas kepengurusan yang berhak mengajukan nama-nama ke KPU untuk mengikuti Pileg 2019.

Tentu saja hal ini harus berdasar pada keputusan dari lembaga pengadilan sebagai penentu siapa yang berhak mendaftarkan nama-nama caleg ke KPU.

Berdasarkan pantauan media pada tanggal 8 Juni 2018, ketua Umum DPP Hanura Daryatmo dan beberapa pengurus teras menyambangi KPU dan bertemu dengan Ketua KPU beserta anggota komisioner KPU lainnya.

Pertemuan tersebut bermaksud untuk koordinasi dengan KPU mengenai pendaftaran Caleg dari Hanura sekaligus menjelaskan kondisi Hanura menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah megeluarkan putusan sela, sehingga kepengurusan OSO-Lontung tidak berlaku lagi. Dan yang berlaku kembali ke SK lama, dengan kepengurusan OSO-Syarifuddin Sudding.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP Hanura Didi Apriadi menyatakan bahwa kisruh ini harus diselesailkan dengan menghormati putusan sela PTUN tersebut, dengan mengedapankan putusan hukum yang ada.

“Konflik ini harus berpatokan pada hukum sesuai putusan sela PTUN. Jangan sampai mementingkan ego kelompok. Kepentingan bersama harus lebih dulu dikedepankan,” katanya kepada wartawan di Jakarta (10/6).

Didi Apriadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pencalegan DPP Hanura Daryatmo berharap kisruh ini cepat berakhir, jika tidak maka para kader akan hengkang dan yang rugi pada akhirnya Hanura kedua kubu.

“Saya kira masih bisa dicarikan cara lebih menguntungkan kedua kubu yang bertikai sekarang. Mari musyawarah dan temukan solusi akomodatif,” ajaknya.

Didi juga mengatakan Hanura merupakan aset bangsa yang harus diselamatkan dari ambisi pribadi dan kelompok. “Saatnya mendahulukan kepentingan lebih besar untuk kemajuan Hanura,” pungkasnya.

Di tempat terpisah,  Wakil Ketua Umum DPP Hanura Wishnu Dewanto merasa prihatin, ternyata masih banyak pengurus di daerah yg belum mengetahui putusan sela PTUN itu, sehingga terjadi permasalahan dua kubu yang saling claim.

“Saya berharap KPU bisa netral dan bersikap bijak dalam menghadapi kasus Hanura ini, karena menyangkut kepentiangan orang banyak.

Wishnu lebih lanjut menekankan bahwa jika ada Kubu OSO yang menyatakan bahwa yg berhak mendaftarkan caleg adalah kubu oso maka itu adalah HOAX politik.

“Tunggulah sampai ada keputusan berkuatan hukum tetap terkait siap yang berhak mendaftarkan caleg Hanura ke KPU. Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan.” pungkasnya.(**)

 

 

Editor :Arif

Reporter : Lie

Berikan Komentar Anda
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top