#KopiAno
Kopi Late kali ini.
Sambil menyeruput kopi, saya scroll media sosial. Dua hari terakhir perhatian saya memang tertuju pada perkembangan bencana di berbagai daerah di tanah air.
Algoritma kemudian membawa saya pada potongan video rapat kabinet. Presiden Prabowo sedang membahas penanganan bencana.
Ada satu kalimat yang kemudian berhenti cukup lama di kepala saya.
“Ini adalah takdir kita.” Kata Presiden.
Seruput sekali lagi.
Benar. Indonesia memang negeri yang hidup bersama berbagai ancaman bencana.
Gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, banjir rob hingga kebakaran hutan datang silih berganti. Secara geografis, Indonesia berada di kawasan pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Banyak wilayah permukiman juga berada di sekitar jalur gunung api.
Kalimat sederhana “tentu kita tidak bisa memindahkan Indonesia dari tempatnya, bukan?”
Kita juga tidak bisa menyuruh gunung berhenti meletus atau meminta lempeng bumi agar tidak bergerak. Di atas bumi Indonesia.
Tetapi ada satu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan.
Belajar lebih serius menghadapi bencana.
Ngopi lagi ah.
Sejarah sudah terlalu panjang untuk membuat kita kaget setiap kali bencana datang.
Catatan sejarah Indonesia menunjukkan berbagai bencana telah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Prasasti Tugu dari abad ke-5, misalnya, mencatat upaya pengendalian aliran air pada masa Tarumanegara. Gunung berapi, gempa, tsunami, banjir dan longsor kemudian berulang dalam berbagai periode sejarah.
Kita sudah melihat Aceh, Yogyakarta, Merapi, Pangandaran, Sumatra dan sekitarnya, Palu, Manado, NTT dan banyak lagi.
Kita sudah melihat berbagai banjir bandang di banyak daerah.
Berapa korban?
Bagaimana evakuasinya?
Bantuan sudah sampai atau belum?
Kesulitan sampai ke lokasi!
Penanganan tidak merata!
Mendirikan posko!
Siapa yang bertanggung jawab?
Padahal seharusnya sebagian pertanyaan itu sudah selesai sebelum bencana terjadi.
Maka dari itu kalimat “ini adalah takdir kita” perlu ditempatkan secara tepat.
Takdir mungkin menjelaskan mengapa gunung meletus.
Takdir tidak menjelaskan mengapa jalur evakuasi tidak siap.
Takdir tidak pula menjelaskan mengapa informasi terlambat sampai kepada warga.
Takdir juga tidak menjelaskan mengapa koordinasi antarlembaga kadang terlihat seperti masing-masing membawa peta sendiri.
Sekopi lagi.
Saya pernah beberapa kali berada di lokasi bencana. Sebagai wartawan, saya turun saat tsunami Aceh dan Pangandaran. Sebagai relawan kemanusiaan, saya juga pernah berada di sejumlah lokasi banjir bandang di Sulawesi Selatan dan daerah lain, gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah, hingga erupsi Merapi.
Pengalaman di lapangan membuat saya melihat satu persoalan yang sama: ketika bencana datang, semua orang bergerak.
Tetapi setelah bencana berlalu, perhatian juga ikut berlalu.
Kita kembali sibuk.
Kembali normal.
Sampai bencana berikutnya datang dan kita kembali sibuk.
Seperti itu terus.
Padahal Indonesia sebenarnya tidak kekurangan lembaga.
Ada BNPB, Basarnas, BMKG. TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian, relawan dan berbagai organisasi kemanusiaan.
Tetapi mengapa masih sesemrawut ini ? Sampai sampai presiden keluarkan kalimat
“Ini adalah takdir kita”
Tetapi apakah semua lembaga itu bekerja dalam satu sistem yang benar-benar terintegrasi ketika keadaan darurat terjadi?
Saya kemudian membayangkan: bagaimana jika Indonesia memiliki satu badan nasional yang menjadi pusat komando penanganan bencana?
Bukan berarti semua lembaga dibubarkan.
Justru sebaliknya, seluruh kemampuan yang sudah ada disatukan dalam satu sistem komando yang jelas.
Amerika Serikat memiliki FEMA, Federal Emergency Management Agency, sebagai koordinator utama penanganan keadaan darurat di tingkat federal. Jepang yang sebelumnya terbagi bagi, tetapi mereka sadar seringkali terjadi bencana di negaranya sehingga DPR setempat telah mensahkan Disaster Management Agency.
Indonesia seharusnya juga mulai berpikir ke arah sana.
Saya membayangkan sebuah Badan Resiliensi dan Manajemen Kedaruratan Nasional — BRMKN.
Namanya tentu bisa didiskusikan. Jauh ebih penting adalah fungsinya.
Di satu kawasan, terdapat pusat data dan informasi kebencanaan nasional. BMKG bekerja dalam sistem yang sama. BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, unsur TNI dan Polri, ahli geologi, ahli lingkungan, logistik, komunikasi hingga pemetaan berada dalam satu jaringan komando. Mirip mirip kawasan dan markas militer.
Ketika gempa terjadi, tidak perlu lagi bertanya siapa melakukan apa.
Ketika tsunami mengancam, sistem peringatan bergerak otomatis.
Ketika gunung meletus, informasi, evakuasi, logistik dan pelayanan kesehatan bergerak dalam satu koordinasi.
Kita sudah mengetahui kapan abu vulkanik tertiup sampai ke Jawa misalnya? Atau ke daerah lain. Kita telah mengetahui lebih awal. Sehingga negara dapat mengantisipasi nya.
Ketika banjir bandang terjadi, bantuan tidak perlu menunggu rapat koordinasi yang terlalu panjang.
Karena dalam bencana, waktu bukan sekadar angka. Waktu adalah keselamatan.
BRMKN, jika kelak benar-benar dibentuk, juga tidak boleh sekadar menjadi perubahan nama lembaga. cukup memiliki gedung dan papan nama. Maka yang dibutuhkan adalah perubahan cara bekerja.
Lembaga tersebut harus memiliki kewenangan koordinasi yang kuat, sistem komando yang jelas, anggaran darurat yang dapat bergerak cepat, serta kewenangan mengintegrasikan sumber daya kementerian dan pemerintah daerah ketika status darurat ditetapkan.
Prabencana harus sama seriusnya dengan pascabencana.
Mitigasi harus mendapatkan perhatian sebesar evakuasi.
Riset harus menjadi dasar kebijakan.
Latihan harus dilakukan sebelum sirene berbunyi.
Dan masyarakat harus tahu ke mana harus berlari ketika alam benar-benar memberi peringatan.
Sebab negara yang berada di kawasan cincin api tidak boleh mengelola bencana hanya berdasarkan pengalaman setelah korban berjatuhan.
Kita sudah punya terlalu banyak pengalaman. Kita perlukan hari ini adalah pelajaran yang benar-benar menjadi sistem.
Kopi saya tinggal setengah.
Saya kembali pada kalimat Presiden.
“Ini adalah takdir kita.”
Baiklah.
Kalau hidup di negeri yang rawan bencana memang takdir kita, maka menjadi negara yang paling siap menghadapi bencana juga seharusnya menjadi pilihan kita.
Jangan sampai setiap kali bencana datang, kita baru sibuk mencari siapa yang harus disalahkan.
Jangan pula setiap kali korban berjatuhan, kita kembali mengatakan bahwa alam sedang menguji kita.
Alam memang tidak bisa kita perintah.
Tetapi pemerintah bisa menyiapkan sistem.
Dan negara bisa belajar.
Akhir tulisan, Indonesia tidak perlu melawan takdir. Indonesia hanya perlu berhenti menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak belajar.
Sekopi terakhir.
Lalu kita bekerja.
#KopiAno
Albadar Kopi, Senin 7 September 2026
