NETSULSEL | Jakarta, Tekanan politik terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kian memuncak. Di tengah guncangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret jejaring orang dekatnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mendadak ‘menghilang’ tanpa kepastian keberadaanya. Bahkan dilaporkan mangkir dari sejumlah rapat kerja bersama Komisi II DPR RI selama dua hari berturut-turut.
Ketidakhadiran politisi Golkar tersebut di Senayan memicu spekulasi liar, terlebih pimpinan lingkaran dalamnya kini telah masuk dalam radar skandal dugaan korupsi pengurusan layanan pertanahan.
Wamen Gagap dan Saling Lempar Soal Posisi Menteri
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan yang mendadak ditunjuk menggantikan posisi Nusron di DPR, tampak menghindar saat dicecar awak media mengenai keberadaan sang menteri. Ossy tak mampu memberikan jawaban pasti apakah bosnya tersebut berada di Jakarta atau luar daerah.
”Saya harus cek dengan Sekretariat Menteri kalau seperti itu,” ujar Ossy berkali-kali saat ditanya posisi keberadaan Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/9/2026) kemarin.
Meski berupaya membantah isu isolasi komunikasi, pernyataan Ossy justru menguatkan sinyal kekosongan kepemimpinan secara fisik di kementeriannya.
”Ya saya nggak bisa menyampaikan itu karena kan saya juga enggak berdampingan dengan beliau. Tapi pastinya ya pasti mengikuti,” sergah Ossy membela diri.
Upaya konfirmasi mendalam yang dilayangkan media kepada Nusron Wahid selama dua hari terakhir pun tidak membuahkan hasil. Pesan dan panggilan yang ditujukan kepadanya sama sekali tak direspons.
Dugaan Aliran Uang Mencekik ‘Orang Kepercayaan’ Nusron
Sikap menghilangnya Nusron bertepatan langsung dengan pembongkaran konstruksi kasus oleh KPK. Lembaga rasuah tersebut secara gamblang menyebutkan adanya praktik penyetoran uang sistematis di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mengalir melalui jejaring ring 1 menteri.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membeberkan bahwa terduga orang kepercayaan Nusron Wahid—Erwin dan Muhammad Fakhry bertindak memungut uang dari layanan pertanahan di tingkat Kantah hingga Kanwil.
Uang tersebut kemudian disetorkan kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang juga terindikasi sebagai lingkaran kepercayaan Nusron, sebelum akhirnya bermuara pada Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz (FEZ) sebagai penampung akhir.
”FEZ ini salah satu pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri dan juga berperan selaku penampung uang,” tegas Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9/2026) lalu.
KPK menegaskan saat ini tengah membidik seluruh pihak yang berpotensi menerima maupun menikmati aliran dana suap pertanahan berantai tersebut pada berbagai tingkatan hierarki kementerian.
Kementerian Bertahan di Bawah Bayang-Bayang Skandal
Di sisi lain, BPN mengklaim tetap menjalankan instruksi internal meski tanpa kehadiran sang menteri di publik. Ossy menyatakan kementeriannya berjanji kooperatif terhadap penyidikan KPK dan bakal mengevaluasi prosedur internal.
”Sesuai protap dan SOP yang dilakukan kan tidak mengenal adanya pengepul-pengepul itu. Tapi kita akan dalami lagi,” singkat Ossy merespons keberadaan ‘pengepul’ uang di instansinya.
Menghilangnya Nusron Wahid di tengah pusaran kasus yang menghantam orang-orang terdekatnya kini menjadi sorotan tajam publik, memicu pertanyaan besar sejauh mana lingkaran kekuasaan di Kementerian ATR/BPN terlibat dalam skandal transaksi hukum tanah ini.(ist)
