NETSULSEL | Jakarta, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dan menjadi bencana musiman di berbagai wilayah Indonesia memerlukan terobosan kebijakan yang fundamental. Menanggapi persoalan ini, seorang politisi nasional asal Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga merupakan alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Unhas) menawarkan solusi strategis langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ia mengusulkan agar lahan-lahan rawan kebakaran khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga Papua dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan peternakan sapi berbasis sistem pengembalaan (ranching).
Menurutnya, pemicu utama maraknya karhutla setiap tahun adalah tingginya akumulasi biomassa berupa rumput liar dan dedaunan kering yang sangat mudah terbakar saat musim kemarau tiba. Dengan menghadirkan populasi ternak ruminansia seperti sapi di atas lahan tersebut, rumput-rumput liar yang berpotensi menjadi bahan bakar api akan terserap secara alami sebagai pakan ternak.
”Ini adalah solusi jangka panjang bagi Presiden agar kebakaran hutan tidak berulang setiap tahun. Rumput yang mudah terbakar habis dikonsumsi ternak, dan nilai tambahnya, para pengembala atau peternak dapat diberdayakan sebagai satgas khusus pencegahan dan pengawasan dini kebakaran hutan di tingkat tapak,” ujarnya melalui keterangan resminya.
Karhutla: Bencana Peternakan yang Sering Terabaikan
Dari perspektif ilmu peternakan, karhutla dinilai bukan sekadar bencana ekologi atau kehutanan semata, melainkan sebuah bencana besar bagi sektor peternakan yang dampaknya paling merusak dan dirasakan dalam jangka panjang.
Selama ini, kebijakan penanganan karhutla dinilai masih bersifat anthroposentris atau hanya berfokus pada keselamatan manusia semata. Padahal, di sekitar kawasan hutan dan ekosistem gambut, hidup jutaan ekor ternak milik peternak kecil yang menggantungkan sumber penghidupannya pada lanskap tersebut. Ketika karhutla melanda, rantai pasok pakan hancur, ternak terpapar polusi udara berat, hingga mengancam keselamatan populasi ternak rakyat.
Momentum Integrasi Kebijakan Lewat BPGMN
Gagasan ini dinilai sangat sejalan dengan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kehadiran lembaga khusus ini dipandang sebagai momentum yang tepat untuk memasukkan sektor peternakan ke dalam peta besar penanganan karhutla nasional.
Jika selama ini pola penanganan karhutla cenderung reaktif —yakni sibuk memadamkan api setelah kebakaran besar terjadi— maka pendekatan integratif berbasis ekonomi kerakyatan dan peternakan pengembalaan (pastoralism) akan memperkuat aspek mitigasi preventif. Pendekatan ini tidak hanya menekan risiko ekologis secara efisien, tetapi juga menggerakkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan rawan.
Dengan sinergi antara perlindungan ekosistem gambut, optimalisasi fungsi BPGMN, dan pelibatan sektor peternakan, siklus musiman bencana asap di Indonesia diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas dari akarnya. (ardi)
