Oleh Dr. Muhammad Asdar / Alumni S3 Sosiologi UNM
Di politik, tidak ada yang namanya happily ever after atau tidak ada kemenangan akhir yang permanen atau kerja sama yang abadi. Berbeda dengan cerita dongeng yang berakhir bahagia selamanya, situasi politik terus bergerak mengikuti siklus kekuasaan dan perubahan kepentingan.
Yang ada cuma update status: dari “menjalin hubungan” menggambarkan momen ketika partai politik atau tokoh publik sepakat membentuk koalisi. Kesepakatan ini biasanya terjadi saat menjelang pemilu atau ketika mereka memiliki tujuan bersama yang saling menguntungkan dan menjadi “rumit” seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan mengenai kebijakan, pembagian kursi jabatan, atau persiapan menuju pemilihan berikutnya kerap memicu ketegangan. Di titik ini, hubungan yang awalnya harmonis mulai renggang dan diwarnai saling sindir di ruang publik, lalu “berakhir di meja mediasi” ketika konflik internal koalisi memanas, penyelesaiannya jarang berujung pada perpisahan total selamanya. Para elite politik biasanya kembali duduk bersama untuk melakukan lobi, negosiasi ulang, atau rekonsiliasi demi mencapai kesepakatan baru.
Kalau perjalanan koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadikan serial drama politik, episode yang tayang pekan ini adalah plot twist paling keras sepanjang era Reformasi. Selasa (10/11/2026), pintu ruang kerja Presiden tertutup rapat selama 2,5 jam. Begitu dibuka, Istana mengonfirmasi kabar yang bikin jagat maya gaduh: Gibran mengutarakan niat mundur, meski masih minta waktu untuk bertarung membuktikan keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA-nya di PTUN Jakarta.
Netizen langsung menyematkan label yang telak: kawin paksa lalu cerai. Kedengarannya memang seperti sindiran warung kopi. Bahasa warganet memang terdengar santai dan sarkastis seperti obrolan sehari-hari, namun secara substansi mampu menyederhanakan konsep ilmiah yang rumit menjadi gambaran yang mudah dipahami masyarakat luas, serta kalau dibedah pakai pisau sosiologi politik, frasa ini justru akurat luar biasa.
Collab Pragmatis di Awal Musim
Mundur ke Pilpres 2024, duet Prabowo-Gibran bukan lahir dari chemistry ideologi yang dibangun bertahun-tahun. Ini murni marriage of convenience—sebuah proyek kolaborasi pragmatis. Dalam konteks umum (seperti bisnis, politik, atau proyek), istilah ini merujuk pada persekutuan antara dua pihak yang sebenarnya tidak cocok atau tidak saling menyukai, tetapi memutuskan bersatu karena situasi memaksa mereka untuk saling membutuhkan.
Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, punya istilah keren buat ini: exchange of capital (pertukaran modal). Prabowo punya mesin partai dan jaringan kekuasaan yang solid, tapi butuh booster elektoral serta efek ekor jas (coattail effect) dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebaliknya, kubu Solo butuh “rumah baru” untuk mengamankan posisi tawar pasca-lengser. Prabowo dan kubu Jokowi saling bergantung: Prabowo memerlukan citra populis dan limpahan dukungan dari basis pemilih Jokowi untuk memperkuat posisinya, sementara kubu Jokowi memerlukan perlindungan politik, akomodasi, dan “pijakan baru” di dalam pemerintahan Prabowo agar pengaruh mereka tetap bertahan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Masalahnya, jalan menuju pelaminan politik waktu itu ditempuh lewat shortcut kontroversial di Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum sosiologi kekuasaan, sesuatu yang dimulai dengan defisit legitimasi bakal terus membawa bug di sistemnya. Tinggal tunggu waktu sampai system error itu meledak. Metafora mengenai bug dan system error dalam kekuasaan menggambarkan ketegangan klasik antara legalitas (kesesuaian dengan aturan formal yang berlaku) dan legitimasi (penerimaan moral serta kepercayaan publik). Apakah kerentanan setelah Mas Gibran mundur tersebut akan berujung pada krisis politik atau justru mereda seiring kinerja pemerintahan dan konsolidasi elite, sangat bergantung pada bagaimana institusi negara dan masyarakat sipil menjaga mekanisme checks and balances ke depannya.
Saat Aset Berubah Jadi Beban
Ledakan itu datang lewat jalur administratif: sengketa surat penyetaraan ijazah di Mahkamah Agung dan PTUN Jakarta. Di titik ini, teori Iron Law of Oligarchy dari Robert Michels bekerja dengan sangat dingin.
Elite politik itu pada dasarnya punya insting bertahan hidup tingkat tinggi. Selama seorang figur masih jadi aset yang mendulang suara, dia akan dijaga habis-habisan. Tapi begitu statusnya berubah menjadi political liability (beban politik) yang bikin kapal ikut oleng, elite di sekelilingnya otomatis menekan tombol eject. Itu juga yang terjadi pada kader PSI yang duduk di kabinet—Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka—akhirnya kompak menyatakan mundur dan cerai dengan partai berlambang
