Korban Dugaan Rudapaksa Bupati Kupang NTT Alami Trauma Berat, Kini Didampingi LPSK ​

Sketsa dengan AI

NETSULSEL | ​Kupang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) turun tangan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada RWM (21), seorang mahasiswi yang melaporkan Bupati Kupang Yosef Lede alias Yos atas dugaan tindak pidana pemerkosaan. Dalam proses awal pendampingan, korban dilaporkan sempat mengalami tekanan psikologis dan trauma.

​Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, membenarkan pihaknya telah melakukan penjangkauan proaktif dan pendampingan terhadap korban. Menurut dia, reaksi psikologis berat sempat muncul pada fase awal ketika korban baru menghadapi situasi pelaporan kasus tersebut.

​”Kalau korban itu sudah kami dampingi. Awalnya sempat mengalami trauma,” ujar Anselmus Sowa Bolen saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

​Ia menjelaskan, pada hari-hari pertama proses pendampingan, kondisi psikis korban masih labil dan tertekan sebelum akhirnya berangsur pulih. Untuk mendukung pemulihan korban, LPSK berkoordinasi dengan organisasi independen Rumah Perempuan serta melibatkan psikolog dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang untuk melakukan asesmen dan pendampingan psikologis.

​”Namanya korban pemerkosaan, itu rata-rata ketakutan dan trauma, tetapi itu yang awal-awal saja. Sekarang kondisinya sudah membaik,” kata Anselmus.

​Selain pemulihan psikologis, LPSK juga memfokuskan langkah awal pada jaminan keselamatan dan perlindungan darurat bagi korban selama proses hukum berjalan. Anselmus menambahkan bahwa hingga kini pihaknya belum menemukan indikasi kejanggalan seperti iming-iming terhadap korban dalam proses pendampingan yang dilakukan.

​Di sisi penegakan hukum, kasus yang menyeret nama kepala daerah tersebut turut menyita perhatian publik dan aparat penegak hukum di daerah. Kepolisian Daerah (Polda) NTT sebelumnya menggelar perkara khusus untuk menaikkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan praduga tidak bersalah.

​Sejumlah elemen masyarakat sipil dan pemerhati isu perempuan serta anak di NTT juga mendorong pengawalan ketat terhadap proses hukum agar berjalan objektif dan bebas dari intervensi. Sementara itu, pendampingan terhadap RWM terus dipantau agar korban dapat menjalani tahapan pemeriksaan dengan rasa aman dan dukungan penuh. (heri)