NETSULSEL | Kupang, Penyidikan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) atau pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) terus bergulir. Tim penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Peningkatan status hukum ini diputuskan setelah tim investigasi gabungan Polda NTT melakukan gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) sore. Dalam rangkaian pengumpulan alat bukti, kepolisian turut menyita sejumlah barang pribadi milik korban sebagai barang bukti kunci, di antaranya satu buah bra, celana dalam, serta telepon seluler (handphone) milik RWM.
Barang bukti pakaian dalam tersebut sebelumnya ditemukan dan diamankan oleh tim penyidik saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kompleks Rumah Jabatan (Rumah Dinas) Bupati Kupang yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Seluruh barang bukti yang disita kini diamankan di Mapolda NTT untuk kepentingan pembuktian ilmiah dan melengkapi berkas perkara pidana.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa seluruh pakaian dalam yang disita merupakan milik korban dan telah diverifikasi untuk mendukung pengungkapan perkara.
”Untuk barang bukti sementara yang kami amankan ada handphone, bra, celana dalam, dan juga beberapa barang bukti lainnya. Ya semua milik korban, sudah kami amankan,” ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra saat memberikan keterangan pers di Mapolda NTT.
Selain menyita pakaian dalam dan gawai korban, penyidik telah mengantongi hasil visum et repertum (VER), hasil pemeriksaan psikologis, serta memeriksa total 18 orang saksi. Saksi-saksi tersebut mencakup petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di rumah jabatan, hingga dua saksi berinisial EK dan LS yang diduga mengantar korban menemui terlapor dengan dalih tawaran pekerjaan.
Sementara itu, terkait proses hukum terhadap Yosef Lede sendiri, pemeriksaan terhadap politikus Partai Gerindra tersebut kembali mengalami penundaan. Setelah sebelumnya absen pada panggilan perdana Rabu (18/11/2026) karena alasan agenda sidang di DPRD Kabupaten Kupang, pemeriksaan ulang yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Sabtu (21/11/2026), juga ditunda.
Penundaan jadwal pemeriksaan hari ini dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Yosef Lede, Samuel Haning. “Ditunda,” jawab Samuel Haning singkat saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat, Sabtu (21/11/2026).
Kendati pemeriksaan terlapor belum terlaksana, aparat kepolisian bergerak agresif dengan menggeledah setiap kamar di Rumah Dinas Bupati Kupang sejak Jumat (20/11/2026) malam hingga Sabtu dini hari untuk mencari bukti tambahan. Penanganan perkara ini juga mendapat asistensi langsung dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri.
Di tengah isu adanya upaya perdamaian, kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan tegak lurus menggunakan jerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
”Secara murni penegakan hukum dilakukan profesional, transparan, dan akuntabel dengan menjunjung praduga tidak bersalah,” tegas Kombes Pol Henry Novika Chandra. (ita)










