Menengok Ketimpangan Wajah Pendidikan Sulsel, Saat SMKN di Makassar Diserbu Ribuan Siswa, SD di Barru Hanya Punya 3 Murid Baru

ilustrasi AI (imagine AI)

Menengok Ketimpangan Wajah Pendidikan Sulsel, Saat SMKN di Makassar Diserbu Ribuan Siswa, SD di Barru Hanya Punya 3 Murid Baru

Risalah Redaksi

NETSULSEL | Makassar, Dua potret yang bertolak belakang menghiasi wajah pendidikan di Sulawesi Selatan pada tahun ajaran baru 2026 ini. Di satu sisi, riuh rendah ribuan siswa memadati koridor sekolah-sekolah negeri favorit di pusat Kota Makassar. Di sisi lain, keheningan menyelimuti ruang kelas sebuah Sekolah Dasar (SD) di pelosok Kabupaten Barru, di mana bangku-bangku kosong menunggu murid yang tak kunjung datang.

​Dua realita ini laksana dua kutub magnet: yang satu kelebihan daya tampung, yang lain bertahan di ambang sunyi. Namun, di balik angka-angka yang timpang ini, ada cerita tentang dedikasi, pergeseran demografi, dan pekerjaan rumah besar bagi masa depan pendidikan kita.

​Riuh Roda Industri di SMKN Makassar, Magnet Bagi Ribuan Pemburu Keterampilan
​Bagi sekolah seperti SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 3 Makassar, tahun ajaran baru adalah masa tersibuk. Dengan fasilitas laboratorium yang megah dan belasan program keahlian, sekolah-sekolah ini menjadi raksasa pendidikan yang menampung antara 1.500 hingga lebih dari 2.000 siswa aktif dari kelas X hingga XII.

SMKN 5 Kota Makassar yang berlokasi di jl. Sunu , salah satu sekolah favorit yang selalu diserbu calon siswa yang hendak mendaftar menjadi siswa baru. (dok.Upeks.)

​Anak-anak muda dari berbagai penjuru Sulsel berbondong-bondong mengadu nasib ke Makassar. Bagi mereka, SMK negeri bukan sekadar tempat mencari ijazah, melainkan jembatan cepat menuju dunia kerja. Kepadatan penduduk kota, ditambah dengan janji kemandirian finansial setelah lulus, menjadikan sekolah-sekolah vokasi ini laksana magnet yang tak pernah sepi peminat.

Bertahan dalam Sunyi, Kisah 3 Murid Baru di UPTD SDN 163 Barru
​Kontras dengan kemegahan urban, mari melirik ke Dusun Pettung, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Di UPTD SDN 163 Barru, suasana tahun ajaran baru berjalan begitu sunyi. Pada penerimaan siswa baru lalu, sekolah ini hanya berhasil menjaring 3 orang murid baru untuk Kelas 1.

UPTD SD Negeri 163 Kabupaten Barru yang hanya menerima 3 murid baru untuk tahun ajaran 2026 ini. (dok. tribuntimur)

​Hal serupa juga terjadi di kaki pegunungan Latimojong, tepatnya di SDN 42 Buntu Sarek, Kabupaten Luwu. Di sekolah ini, total seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya berjumlah 34 anak.

​Menariknya, sepinya ruang kelas di pelosok Barru ini bukan karena sekolah tersebut tidak disukai atau fasilitasnya buruk. Pihak sekolah mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan sekaligus melegakan: ini adalah dampak dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di desa tersebut. Jumlah penduduk usia anak sekolah di dusun itu memang sudah habis.

​Bagi para guru di sana, mengajar 3 anak atau 30 anak tidak ada bedanya. Semangat mereka tidak surut. Di tengah sunyinya ruang kelas, lonceng sekolah tetap berdentang, membawa harapan bagi segelintir anak bangsa di batas cakrawala.

Analisis Pendidikan, Bukan Sekadar Angka, Ini Soal Pemerataan dan Demografi
​Melihat fenomena Si Kaya Siswa dan Si Miskin Murid ini, ada dua isu utama yang harus dibaca secara bijak oleh pemerintah terutama Kementerian Pendidikan, Dinas Pendiidkan Propinsi hingga Dinas Pendidikan Daerah

​Faktor Demografi vs. Urbanisasi, Geliat sepinya sekolah di pelosok seperti Barru membuktikan terjadinya transisi demografi yang berhasil (penurunan angka kelahiran). Namun, ledakan siswa di Makassar juga menunjukkan tren urbanisasi yang tak terbendung, di mana fasilitas pendidikan berkualitas masih berpusat di kota besar.

​Tantangan Efisiensi Anggaran (Regrouping vs. Aksesibilitas), Pemerintah sering kali mengambil jalan pintas dengan melakukan regrouping (penggabungan) sekolah yang kekurangan murid. Namun untuk daerah pelosok, regrouping bisa menjadi bumerang. Jika sekolah digabung ke desa lain yang jaraknya berkilo-kilometer melintasi bukit, angka putus sekolah dipastikan akan melonjak.

​Kebutuhan Formula BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang Asimetris: Sekolah dengan siswa sedikit menerima dana BOS yang kecil karena hitungannya per kepala. Padahal, biaya merawat gedung sekolah di pelosok justru lebih mahal. Di sinilah pentingnya kebijakan afirmatif—pemerintah daerah harus memberikan subsidi khusus agar sekolah kecil di pelosok tetap bisa bernapas.

Lentera yang Menolak Padam
​Pendidikan sejatinya bukanlah tentang seberapa megah gedung sekolah atau seberapa panjang antrean siswanya. Pendidikan adalah tentang hak setiap anak untuk mendapatkan pemantik bagi rasa ingin tahunya.

​Tiga murid di Barru atau ribuan siswa di Makassar memiliki hak yang sama di mata konstitusi. Dedikasi para guru di pedalaman Luwu dan Barru, yang tetap mengajar dengan senyum tulus meski kelas mereka sepi, adalah bukti bahwa lentera pendidikan di Sulawesi Selatan menolak untuk padamdi mana pun ia dinyalakan.

​Kini, bola ada di tangan pemerintah: bagaimana menjaga agar anak di pelosok tidak merasa ditinggalkan, dan anak di kota tidak berdesakan untuk mendapatkan masa depan. (ita)