Di Balik Evaluasi 6.557 PPPK Paruh Waktu Makassar, Bayang-Bayang Kehilangan Pekerjaan di Penghujung Oktober

nasib ribuan PPPK kot makassar diujung tanduk? ditentukan ketukan palu bulan oktober

NETSULSEL | Makassar, Oktober 2026 kini menjadi bulan yang paling mendebarkan bagi 6.557 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Di balik lembaran kertas evaluasi kinerja yang tengah berjalan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada ribuan dapur keluarga yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Kontrak kerja mereka akan berakhir, dan bayang-bayang kehilangan pekerjaan kini nyata di depan mata.

​Bagi ribuan pegawai ini, evaluasi berkala bukan sekadar formalitas pengisian berkas. Setiap nilai yang tertera adalah penentu: apakah mereka masih bisa mengabdi dan menafkahi keluarga esok hari, atau justru harus angkat kaki dan kembali berjuang di kerasnya mencari lapangan kerja baru.

Asa di Tengah Kecemasan, Kinerja Jadi Jaminan Bertahan
​Menyadari adanya riak kecemasan dan beban mental yang dipikul para pegawai, Pemerintah Kota Makassar mencoba memberikan ruang pembuktian yang adil. Langkah ini diklaim tetap mengedepankan sisi humanis, di mana nasib para pekerja ditentukan oleh keringat dan dedikasi mereka sendiri, bukan pemangkasan sepihak.

​Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar, Kamelia Tantu, mencoba meredam kegelisahan tersebut. Ia menegaskan bahwa Wali Kota Makassar tidak berniat merenggut mata pencaharian mereka yang telah tulus mengabdi.

​”Arahan Bapak Wali Kota sangat jelas dan berpihak pada kemanusiaan: tidak boleh ada pemberhentian bagi mereka yang berkinerja baik. Kami tidak memiliki kebijakan untuk memutus kontrak begitu saja, kecuali bagi pegawai yang memang terbukti melanggar aturan,” ujar Kamelia, menepis kekhawatiran massal.

Menanti Ketukan Palu Nasib
​Selain menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tereliminasi, hasil evaluasi bulanan ini juga akan menjadi kompas untuk menata ulang penempatan para pegawai di unit kerja masing-masing. Pemerintah ingin memastikan mereka yang bertahan berada di posisi yang tepat untuk melayani masyarakat.

​Di tengah ketidakpastian ini, dinamika pun terjadi. Sementara ribuan orang bertahan dengan cemas berharap kontraknya diperpanjang, sebagian kecil pegawai memilih mengambil langkah berani untuk mengundurkan diri lebih awal karena telah mendapat kepastian di instansi atau perusahaan lain.

​Namun, bagi mayoritas dari 6.557 PPPK Paruh Waktu yang tersisa, Kota Makassar adalah rumah tempat mereka menggantungkan asa. Kini, di sisa waktu menuju Oktober, ribuan pegawai ini hanya bisa terus mengetuk pintu langit lewat kinerja terbaik di ruang-ruang kerja dinas, berharap pengabdian mereka tidak berakhir menjadi cerita pengangguran baru. (bd)