Perebutan Kursi Golkar Sulsel, di Antara Manuver Surat Dukungan dan Kekuatan Diskresi Bahlil. Ada transaksi Politik taktis?

sktetsa dengan generate AI

NETSULSEL | ​Makassar, Panggung politik Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali memanas jelang suksesi kepemimpinan DPD I. Dua figur kuat, Ilham Arief Sirajuddin (IAS/Aco) dan Munafri Arifuddin (Appi), resmi mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua di Sekretariat Penjaringan bakal calon ketua, dikantor DPD I Partai Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Makassar.

​Meski digelar pada hari yang sama, kedua kubu memperlihatkan kekuatan politik yang berbeda melalui klaim dukungan dari pengurus daerah (DPD II). Namun, di balik riuh saling klaim tersebut, munculnya diskresi politik dari Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menjadi magnet baru yang mengubah peta komitmen di tingkat akar rumput.

​Saling Klaim Modal Suara: IAS vs Appi

Proses pendaftaran kedua kandidat diwakili oleh tim masing-masing:
Kubu IAS (Aco), Diwakili oleh putra sulungnya, Iyul. Mereka mengklaim telah mengantongi komitmen dari 22 Ketua DPD II se-Sulsel. Klaim ini diperkuat lewat rapat konsolidasi yang digelar di Hotel Swiss-Belinn, Makassar, baru-baru ini.

konsolidasi komitmen IAS dan Ketua DPD II Golkar Sulsel

​Kubu Appi, Diwakili oleh kader Golkar Makassar, Siswanto. Berangkat dari Kantor DPD II Golkar Makassar di Jalan Lasinrang, Appi mengklaim telah memegang 20 surat dukungan DPD II resmi berstempel basah dari berbagai daerah, hasil dari safari politiknya beberapa waktu lalu. Bahkan menurut tim Appi, tak hanya berwujud surat dukungan yang sah, penyerahan surat dukungan tersebut diperkuat oleh dokumentasi foto saat surat dukungan diserahkan secara lansung.

Yang menarik dari proses pendaftaran ini, terjadi ​fenomena dukungan ganda (overlapping voters) dari klaim bakal calon IAS dan Appi. Untuk mendapatkan kursi nomor satu Golkar Sulsel dibutuhkan 30 voters dalam musda nantinya, 24 voters dari DPD II, 1 suara dari DPD I, 1 suara dari organisasi pendiri spt Soksi, MKGR serta 1 suara dari organisasi sayap seperti Ampi, KPPG, AMPG. seperti ini dinilai sebagai hal yang lumrah dalam dinamika partai besar sekelas Golkar.

2 contoh surat dukungan DPD II Golkar Bulukumba dan Palopo untuk Appi yang disertai foto dokumentasi saat menerima surat dukungan tersebut. Appi memiliki 20 surat dukungan dari Golkar Daerah yang masuk ke redaksi NETSULSEL

Dari realitas jumlah suara tersebut, Appi mengklaim memiliki 20 surat dukungan DPD II, IAS juga mengklaim 22 suara konsolidasi komitmen dari golkar daerah. Jika dijumlah total dari jumlah voters milik Appi dan IAS, mencapai 42 suara. Nah disini memantik pertanyaan publik, dari mana kelebihan jumlah 12 suara tersebut?

Realitas Transaksi Taktis di Balik Layar
​Cairnya dukungan di tingkat daerah bukan rahasia lagi dalam politik praktis. Sejumlah sumber internal mengungkapkan adanya kesepakatan taktis atau transaksional di awal proses penjaringan untuk mengamankan surat dukungan.

​”Calon boleh memberikan insentif untuk mendapat surat dukungan, tapi itu tidak final karena konstelasi masih bisa berubah kapan saja,” ujar salah satu sumber internal.

​Bahkan, salah satu Ketua DPD II di wilayah Dapil III Sulsel blak-blakan mengaku bahwa pihak sekretariatnya sempat menerima dana taktis sekitar Rp50 juta dari salah satu kandidat. Namun, dinamika langsung berbalik arah tak lama kemudian.

Efek Diskresi Bahlil Memutus Komitmen Awal
​Mengapa dukungan daerah bisa berubah di tengah jalan? Jawabannya ada pada prinsip kepatuhan organisasi. Begitu kabar mengenai adanya diskresi politik dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencuat, komitmen awal di tingkat daerah langsung mengalami kalibrasi ulang.

​Bagi pengurus di daerah, garis instruksi dari pusat kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding kesepakatan taktis lokal.

​”Saya sudah perintahkan sekretaris saya untuk mengembalikan uang tersebut, karena hierarki Golkar itu tegak lurus ke atas (perintah DPP),” ungkap Ketua DPD II dari Dapil III Sulsel tersebut. Ia menambahkan, bagi pengurus daerah yang menjunjung rasa hormat terhadap partai, sebaiknya mengembalikan dana taktis adalah langkah yang paling logis ketika arah angin politik pusat sudah jelas.

“kalau masih punya rasa malu, kembalikan uangnya orang. Jangan kau simpan lalu kau dukung orang lain. Kader golkar ndak begitu gaya main politiknya. Golkar itu partai besar, apapun perbedaannya harus dituntaskan dengan kompromi politik” jelasnya.

Kedewasaan Politik Beringin
​Pada akhirnya, apa yang terjadi di Golkar Sulsel saat ini bukanlah sebuah perpecahan, melainkan potret kedewasaan berpolitik.

​Pertemuan antara transaksi taktis di tingkat bawah dan diskresi strategis dari tingkat pusat adalah seni berkompromi yang biasa terjadi dalam partai berlambang pohon beringin ini. Semua manuver tetap berada dalam koridor organisasi demi mencari nakhoda terbaik untuk Golkar Sulsel dimasa depan. (ita)