NETSULSEL | Jakarta, Sebuah ancaman besar kini tengah mengintai program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan karena masalah anggaran, melainkan ancaman nyata berupa “Gembok Dapur Nasional” yang disuarakan lantang oleh sejumlah Asosiasi Mitra Strategis Program MBG. Jika tata kelola program ini tidak segera dibenahi hingga tenggat waktu 17 Agustus, dapur-dapur penyedia makanan di seluruh Indonesia dipastikan akan terkunci rapat dan mogok beroperasi.
Ancaman ekstrem ini dipicu oleh kekecewaan mendalam para mitra yang merasa dikesampingkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal, mereka adalah garda terdepan yang telah memegang Surat Keputusan (SK) resmi dan berinvestasi besar membongkar tabungan demi membangun fasilitas dapur.
Dapur Terkunci, Program Mati Total
Gema ancaman “Gembok Dapur Nasional” ini langsung memicu alarm bahaya di Parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengaku sangat khawatir dengan dampak domino yang akan terjadi jika dapur-dapur tersebut benar-benar digembok.
”Kalau tadi sampai ada pernyataan kita akan mogok nasional, kok saya rasanya khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, melakukan mogok nasional, berarti kita bisa katakan program BKN ini tidak dapat dijalankan ya,” ujar Netty dengan nada cemas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Selasa kemarin.
Aksi mogok ini dinilai sebagai akumulasi dari perlakuan tidak adil yang diterima para asosiasi mitra. Netty mengingatkan pemerintah bahwa menyukseskan pemenuhan gizi nasional tidak bisa dilakukan sendiri. Banyak pengelola dapur di daerah yang telah mengambil risiko finansial teramat besar—mulai dari membangun fasilitas fisik, mengurus sertifikasi, hingga nekat mengajukan kredit ke perbankan. Jika dapur mereka dipaksa “mati”, maka kepercayaan publik terhadap negara dipertaruhkan.
Mitra Menolak Otoriter BGN
Di sisi lain, para mitra menegaskan bahwa aksi gembok dapur ini adalah perlawanan atas sikap BGN yang dinilai mulai berjalan sewenang-wenang. Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyatakan dengan tegas bahwa BGN tidak boleh memonopoli jalannya program dan melupakan prinsip kesetaraan.
”Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional! Pemerintah punya program, kami punya fasilitas dengan dapur yang ada. Logikanya nggak ada dasar BGN kemudian menjadi company, menjadi kemudian pemegang otoriter sendiri di situ,” cerus Syawaludin usai RDPU.
Para mitra mengencangkan protes karena BGN dinilai telah mendegradasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Perpres tersebut padahal sudah sangat jelas mengatur batas wilayah dan jumlah penerima manfaat, mulai dari skema dapur biasa hingga daerah 3T. Para mitra menduga, perubahan sepihak dan kacaunya tata kelola ini terjadi akibat dinamika internal BGN pasca-pimpinan lama mereka ditetapkan sebagai tersangka.
Mendesak Solusi Sebelum Terlambat
Menghadapi situasi yang kian menekan, DPR mendesak pemerintah untuk segera turun tangan melahirkan solusi yang adil dan tidak berat sebelah sebelum perayaan kemerdekaan 17 Agustus nanti.
Jangan sampai ego kelembagaan mengorbankan para penyedia tahap awal yang sudah bermodal besar, yang pada akhirnya justru merugikan jutaan masyarakat dan anak-anak sekolah yang menanti hak gizi mereka. Jika gembok dapur benar-benar terpasang secara nasional, program bernilai triliunan ini terancam lumpuh total sebelum sempat berjalan penuh. (Qassam)
