NETSULSEL | Jakarta, Di tengah sorotan publik mengenai dinamika dan tantangan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari risiko tumpang tindih sasaran hingga kekhawatiran pelaku usaha lokal pemerintah mengambil langkah taktis yang rasional dan solutif. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa tahap awal akselerasi program MBG akan langsung menyasar pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah mendahulukan pesantren dan daerah 3T merupakan strategi realistis untuk menjawab isu ketimpangan gizi di kawasan yang paling membutuhkan. Menanggapi tantangan lambatnya penyediaan infrastruktur dapur umum, Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas ini menawarkan formula praktis: memberdayakan dapur internal yang sudah dimiliki oleh pondok pesantren dan sekolah Islam tanpa harus membangun fasilitas baru dari nol.
”Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” tegas Zulhas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara kemarin.
Skema memanfaatkan dapur swakelola ini tak hanya mempercepat eksekusi di lapangan, tetapi juga memangkas potensi munculnya perantara (pemburu margin) dari pihak luar. “Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti tidak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah dan di pondok saja agar ada percepatan. Tidak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Tinggal pengawasannya disempurnakan agar higienis dan bergizi,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah juga merespons fenomena gesekan antar-penyelenggara atau Satuan Pelayanan Pelaksana Gizi (SPPG) di kawasan padat seperti Pulau Jawa yang kerap berebut sasaran murid. Untuk mengatasi masalah overlapping tersebut, penataan 8.000 titik layanan baru di Jawa kini ditangani secara cermat melalui pendataan bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait agar alokasi MBG benar-benar tepat sasaran. Sekolah yang secara mandiri sudah mampu akan dievaluasi sehingga kuota gizi dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
Pemerintah juga memberikan kepastian perlindungan bagi mitra masyarakat maupun UMKM lokal yang telah terlanjur berinvestasi membangun fasilitas pendukung MBG agar tidak terancam merugi akibat penyesuaian regulasi baru. Skema percepatan untuk pesantren dan wilayah 3T diproyeksikan tuntas dalam satu bulan, sementara penyempurnaan peta distribusi nasional ditargetkan rampung paling lambat dua bulan. Penataan komprehensif ini diharapkan menjadikan program MBG tidak sekadar membagikan makanan, tetapi membangun ekosistem ketahanan gizi nasional yang adil, efisien, dan transparan. (amb)
