NETSULSEL | Makassar, Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026). Pertemuan membahas isu strategis pembangunan dan penguatan kebijakan pemerintah kota agar menghasilkan perubahan terukur berbasis data dan kajian akademik.
Prof. Hamid Hamid menekankan pentingnya pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti dalam penyusunan setiap kebijakan pemerintah. “Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur. Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” jelas Prof. Hamid Hamid.
Sedikitnya ada tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji dan dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar, yaitu kemiskinan dan ketimpangan, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap masyarakat, serta keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. CIDES mendorong kajian penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik hingga tingkat mikro, bukan hanya melihat angka agregat.
Terkait APBD, Prof. Hamid Hamid menegaskan evaluasi pembangunan tidak boleh berhenti pada besaran anggaran. “Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” imbuhnya. Sementara untuk isu pendidikan dan lapangan kerja, CIDES akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja Makassar dua hingga tiga tahun ke depan untuk menyelaraskan kompetensi lulusan.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat mulai bekerja dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, serta penyusunan policy brief pada tiga isu prioritas tersebut. Prof. Hamid Hamid berharap sinergi ini menghasilkan kebijakan yang kuat secara konseptual dan terukur dampaknya. “Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutup Prof. Hamid Hamid.
Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan Pemkot Makassar yang mengedepankan evidence-based policy. Luhur menilai kolaborasi ini perlu disinergikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait riset dan inovasi, serta menekankan pentingnya persiapan sosial dalam setiap program. “Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” pungkas Luhur Luhur. (duppa)
