NETSULSEL | Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyikapi serius krisis antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Makassar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas membantah tuduhan publik mengenai kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menyoroti adanya indikasi permainan di tingkat konsumen serta penimbunan ilegal.
Bahlil menegaskan bahwa stok BBM nasional saat ini berada dalam kondisi sangat aman di atas standar minimum, yakni cukup untuk kebutuhan 20 hari. Ia menilai antrean masif di Makassar dipicu oleh lonjakan fenomena pergeseran (shifting) konsumsi warga dari BBM nonsubsidi ke subsidi akibat disparitas harga yang makin melebar.
”Masalahnya sekarang, adalah banyak orang awalnya tidak memakai subsidi, kemudian shifting ke subsidi, ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar. Aku sudah cek, apa ini masalahnya, karena cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya enggak logik masa terjadi antre?” tegas Bahlil dalam acara InTechSea 2026 di Jakarta.
Namun, di balik pergeseran konsumsi tersebut, Bahlil membongkar adanya praktik kejahatan BBM subsidi yang merugikan negara. Ia mengindikasikan keterlibatan armada mobil mewah hingga truk yang dimodifikasi khusus dengan tangki rakitan berkapasitas besar untuk menyedot BBM subsidi secara ilegal.
”Saya minta tolong kerja sama sama Kepolisian, itu adalah ada sebagian shifting, tapi jauh lebih dari itu adalah ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk, bikin tangki gede, besar, sampai 700 liter 1 ton, isi minyak di situ. Dalam hati saya ini bagaimana model begini? Kalau begini, mau tunggu Menteri ESDM dari langit pun akan seperti ini. Ini yang terjadi, Bos,” tambah Bahlil.
Tak hanya penimbunan, pihak ESDM juga mencium adanya dugaan rekayasa antrean di lapangan yang sengaja diciptakan untuk memperkeruh suasana.
”Bahkan ada beberapa indikasi sengaja motor dan mobil itu antre, tangkinya belum kosong sudah antre. Isinya ada yang cuma 15 liter, 10 liter, 20 liter,” pungkasnya.
Atas temuan tersebut, Pemerintah mendesak aparat Kepolisian untuk segera turun tangan menindak tegas para pelaku penimbunan dan spekulan yang merusak pola distribusi BBM subsidi di masyarakat.(qas)
