Oleh:
Sri Syahril (Sekertaris Cabang Olahraga Pertina Sulsel)
SIKAP yang diambil oleh puluhan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (Pengprov Cabor) hari ini bukanlah bentuk penolakan, apalagi boikot terhadap Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2026. Sama sekali bukan.
Ini adalah murni sebuah gugatan logis terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan KONI Sulsel. Kita wajib mempertanyakan secara terbuka: Benarkah mereka serius ingin memajukan olahraga di daerah ini?
Fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Bagaimana mungkin sebuah pesta olahraga akbar regional dicanangkan, namun anggaran teknis pertandingan yang dialokasikan jauh dari kata layak—bahkan hanya berkisar 10 hingga 20 persen dari kebutuhan riil?
Ketimpangan ini terlihat jelas pada kesiapan daerah tuan rumah yang hanya mampu menyediakan tempat, tanpa fasilitas pendukung. Di Kabupaten Wajo misalnya, cabang olahraga tinju hanya dialokasikan di Lapangan Merdeka tanpa kelengkapan ring profesional. Pengprov Cabor dipaksa memutar otak memindahkan ring dari daerah lain yang tentu membutuhkan biaya sewa kendaraan, perangkat pencahayaan, hingga sound sistem yang memadai agar pertandingan tinju tidak hanya jadi tontonan olahraga tapi juga menghibur masyarakat.
Menggelar ajang prestasi berskala provinsi tentu tidak bisa disamakan dengan mengadakan pasar malam lokal; semua instrumen keselamatan dan profesionalisme atlet membutuhkan pendanaan yang nyata.
Pembatasan anggaran ini juga secara langsung mengorbankan kualitas keadilan bertanding. Pembatasan perangkat pertandingan yang hanya membolehkan 26 personel—termasuk di dalamnya maksimal 10 wasit dan hakim—adalah kebijakan yang tidak rasional secara teknis.
Di cabang tinju, satu partai membutuhkan 6 wasit-hakim. Satu Wasit di atas dan 5 hakim penilai di bawah ring. Jika sebuah turnamen harus memutar hingga 160 partai pertandingan dengan sisa tenaga yang minim, kita sedang menaruh beban fisik yang tidak manusiawi kepada para pengadil lapangan. Ini bisa berdampak terhadap penilaian 5 Hakim di bawah ring yang bisa jadi menimbulkan ketidakpuasan peserta dan bisa berujung bentrok fisik di luar ring.
Hal ini berpotensi besar merusak integritas dan objektivitas penilaian prestasi atlet kita.
Mengasumsikan dana Rp 100 juta dapat menutupi seluruh variabel kebutuhan—mulai dari honor, konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga sewa peralatan tanding—adalah sebuah kekeliruan kalkulasi yang fatal. Belum lagi jika kita membandingkannya dengan PORPROV 2022, di mana aspek konsumsi dan akomodasi masih ditanggung bersama oleh tuan rumah.
Tahun ini, pengurus cabor dilepas sendirian untuk menanggung beban yang mustahil dipikul dengan skema anggaran all-in yang sangat minim.
Di sisi lain Cabor telah menuntaskan kewajibannya secara mandiri dalam menyelenggarakan babak kualifikasi. Bahkan dengan sistem urunan dan subsidi mandiri demi menyelamatkan bakat-bakat muda. Sangat tidak adil jika beban finansial di putaran final PORPROV kembali dibebankan secara sepihak ke pundak pengurus cabor. Cabor tidak boleh dijadikan ‘sapi perah’ birokrasi.
Selama empat tahun terakhir, para atlet dan pelatih berlatih keras secara mandiri tanpa sokongan pembinaan yang berarti dari Pemprov maupun KONI Sulsel. Ketika momentum pembuktian prestasi empat tahunan itu tiba, mereka justru dihadang oleh tembok besar bernama ketidakpastian anggaran.
Kondisi ini merefleksikan absennya visi besar dari pemangku kebijakan olahraga di Sulawesi Selatan. Menargetkan posisi 10 besar—atau bahkan 20 besar—pada PON 2028 mendatang menjadi sebuah utopia yang mustahil tercapai jika fondasi di tingkat provinsi dikelola dengan setengah hati.
Olahraga adalah tentang komitmen, konsistensi, dan kehormatan. Jika jajaran pejabat Pemprov Sulsel dan pimpinan KONI Sulsel merasa tidak lagi memiliki kemampuan atau kemauan politik untuk mengawal PORPROV 2026 secara layak, maka opsi terbaik dan paling terhormat adalah menunda pelaksanaan ajang ini demi menyelamatkan kualitas kompetisi.
Namun, jika ketidakmampuan ini berakar dari hilangnya komitmen terhadap dunia olahraga, mundurnya para pemangku kebijakan dari jabatannya adalah langkah bijak demi memberikan ruang bagi mereka yang benar-benar peduli pada masa depan atlet Sulawesi Selatan.
Saya kira begitu kata yang sangat bijak. Karena menagih harapan kepada mereka yang tidak punya komitmen sama saja seperti kata pepatah ‘Bagai pungguk merindukan bulan’. Seperti juga berharap bisa mencapai target 10 besar Nasional PON 2028 akan Jauh Panggang dari Api. Mision imposible KONI Sulsel.
Makassar, 08 Oktober 2026
Kami Cinta Olah Raga Sulsel
Majulah Olah Raga Sulsel
@Cafe Ombak Makassar
