NETSULSEL | Makassar, Sebuah catatan kelam membayangi perjalanan dunia olahraga di Sulawesi Selatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov/Porda) Sulsel, sebanyak 21 Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (Pengprov Cabor) mengancam akan mundur dan menolak berpartisipasi pada ajang Porprov XVIII Wajo-Bone 2026.
Sikap tegas ini diambil sebagai bentuk gugatan dan protestasi keras para pengurus cabor terhadap minimnya komitmen serta ketidakseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan KONI Sulsel dalam mengelola anggaran teknis pertandingan.
Pengurus Cabor menyoroti alokasi anggaran teknis yang dinilai jauh dari kata layak, yakni hanya berkisar 10 hingga 20 persen dari kebutuhan riil di lapangan. Skema anggaran all-in yang mengasumsikan dana sekitar Rp100 juta dapat menutupi seluruh variabel kebutuhan mulai dari honor, konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga sewa peralatan—dinilai sebagai bentuk kekeliruan kalkulasi yang fatal dan tidak rasional.
Masalah pengelolaan anggaran ini dirasakan langsung oleh cabang olahraga tinju. Sekretaris Pengprov Pertina Sulsel, Sri Syahril, menyampaikan keluhannya terkait tidak memadainya alokasi dana operasional pertandingan yang disiapkan pihak penyelenggara.
”Kondisi alokasi anggaran teknis yang dipangkas secara drastis ini sangat memberatkan kami di pengurus cabor. Bagaimana mungkin kita bisa menggelar pertandingan secara profesional jika anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi kebutuhan dasar di lapangan, mulai dari kelengkapan ring, transportasi perangkat, hingga jaminan keselamatan atlet,” tegas Sri Syahril.
Kondisi senada diungkapkan oleh perwakilan cabang olahraga Panahan Sulsel, Maulana Azis. Ia menilai bahwa ketimpangan anggaran ini mengancam keadilan bertanding serta membebankan finansial secara sepihak kepada pengurus cabor yang sebelumnya telah bersusah payah menggelar Babak Kualifikasi (Pra-Porprov) secara mandiri.
”Kami di cabor panahan dan rekan-rekan cabor lainnya merasa tidak adil jika seluruh beban operasional dan kekurangan anggaran final Porprov ini kembali dilemparkan ke pundak cabor. Kami sudah merogoh kocek sendiri untuk kualifikasi demi menjaga pembinaan atlet, tetapi di putaran final Porprov justru disajikan skema anggaran yang minim dan mengorbankan kualitas kompetisi,” ujar Maulana Azis.
Berbeda dengan Porprov 2022 di mana aspek konsumsi dan akomodasi ditanggung bersama oleh tuan rumah, pada Porprov XVIII 2026 ini Pengprov Cabor seolah dilepas sendirian menanggung beban finansial yang mustahil dipikul.
Pembatasan kuota perangkat pertandingan yang hanya dibatasi 26 orang (maksimal 10 wasit/hakim) juga berisiko membahayakan fisik para pengadil lapangan serta memicu manipulasi hasil penilaian akibat kelelahan.
Para pengurus cabor menegaskan, jika jajaran Pemprov dan KONI Sulsel tidak lagi memiliki kemampuan atau kemauan politik untuk mengawal Porprov 2026 secara layak dan terhormat, opsi terbaik adalah menunda pelaksanaan ajang empat tahunan ini. Tanpa pengelolaan kompetisi yang serius, target masuk posisi 10 besar pada PON 2028 mendatang dinilai hanya akan menjadi utopia belaka. (ita)
