NETSULSEL | Jakarta, Pemerintah secara masif terus mendarungkan narasi keberhasilan pencapaian swasembada beras nasional. Di tengah klaim bahwa Indonesia telah menutup keran impor sejak 2025, realitas di lapangan justru menunjukkan narasi yang kontras. Bukannya berhenti, keran impor terbukti masih mengalir, dibarengi dengan teka-teki “misteri” selisih data kepabeanan yang mencapai ratusan ribu ton antara otoritas Indonesia dan negara mitra.
Direktur NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menyoroti tajam anomali tersebut. Menurutnya, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara klaim politis pembuat kebijakan dengan data perdagangan global yang tercatat secara transparan.
”Di tengah klaim swasembada beras yang gencar digaungkan, catatan data perdagangan global justru menunjukkan hal yang tidak sejalan. Singapura dan Malaysia merekam pengiriman beras hingga ratusan ribu ton ke Indonesia, tetapi angka penerimaan resmi di BPS kita nyaris nol,” ujar Christiantoko di Jakarta.
Klaim Mentan, Menko Bid Pangan vs Realitas Data BPS 2025–2026
Pernyataan optimistis yang sering dilontarkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kordinator Bidang Pangan, Zulkifli hasan, jika Indonesia sudah sepenuhnya mandiri dan tidak lagi mendatangkan beras dari luar negeri ternyata terpatahkan oleh catatan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri.
Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun 2025 Indonesia justru mengimpor beras hingga 454.158 ton. Tren pasokan asing ini tidak berhenti di situ dan terus berlanjut hingga pertengahan tahun ini:
Periode Januari–Juli 2026: Indonesia tercatat masih mengimpor beras sebanyak 48.388 ton dengan nilai mencapai US$19,95 juta.
Dominasi Negara Produsen (2022–2026): Impor beras nasional masih bertumpu pada negara-negara produsen utama seperti Thailand (34,4% / 2,92 juta ton), Vietnam (29,7% / 2,52 juta ton), Pakistan (14,8% / 1,26 juta ton), Myanmar (14,0% / 1,18 juta ton), dan India (6,7% / 572,4 ribu ton).
Teka-Teki “Mismatch”: Ke Mana Ratusan Ribu Ton Beras Singapura dan Malaysia?
Temuan paling krusial dan mencurigakan dalam analisis NEXT Indonesia Center adalah adanya mismatch (selisih pencatatan) yang masif. Analisis ini merujuk pada ITC Trade Map basis data pasar global kredibel hasil kolaborasi WTO dan UNCTAD (PBB).
Data global tersebut merekam alur ekspor-impor resmi dari otoritas pabean berbagai negara, yang memperlihatkan fakta mencengangkan:
Sepanjang Tahun 2025:
Singapura mencatat ekspor beras ke Indonesia sebesar 224,5 ribu ton (senilai Rp1,7 triliun).
Malaysia mencatat pengiriman sebesar 127,3 ribu ton (senilai Rp1,0 triliun).
Sebaliknya: BPS Indonesia mencatat angka penerimaan dari kedua negara ini nol ton (0 ton).
Periode Januari–Juni 2026:
Singapura kembali mencatat ekspor 102,6 ribu ton beras ke Indonesia (senilai Rp716 miliar).
Malaysia mencatat ekspor 74,8 ribu ton (senilai Rp543 miliar).
Sebaliknya: BPS mencatat penerimaan dari Singapura tetap nol ton, sementara dari Malaysia hanya tercatat 27.451 kilogram.
”Apakah beras ratusan ribu ton ini benar-benar masuk ke wilayah pabean Indonesia tanpa terdata oleh otoritas kita, ataukah ada masalah serius dalam klasifikasi dan pencatatan lalu lintas barang? Ini dia yang seharusnya dibuka secara transparan, karena nilai yang hilang mencapai triliunan rupiah,” tegas Christiantoko.
Dampak Domino: Harga Mahal, Ritel Kosong, dan Risiko Petani
Perbedaan data dalam skala raksasa ini dinilai bukan sekadar persoalan administrasi statistik, melainkan ancaman serius bagi akurasi kebijakan publik. Ketika data dasar yang digunakan untuk merumuskan kebijakan pangan meleset hingga ratusan ribu ton, intervensi pasar berisiko salah sasaran dan pada akhirnya merugikan petani domestik.
Ironi swasembada ini juga langsung dirasakan masyarakat di tingkat tapak. Di saat pemerintah bersikeras mengeklaim ketersediaan beras aman, faktanya beras premium sempat menghilang dari toko-toko ritel modern, sementara harga riil di pasaran melambung jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menanggapi dalih pemerintah bahwa harga beras tinggi bukan karena kurang stok melainkan tingginya harga bahan baku, kritikus menilai bahwa kalkulasi keseimbangan antara kecukupan fisik (swasembada) dan daya beli masyarakat masih karut-marut.
Langkah Konkrit yang Didesak
Melihat keruwetan data dan anomali pasar ini, NEXT Indonesia Center mendesak agar pemerintah bergerak cepat. Kementerian Perdagangan, BPS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Pangan Nasional didorong segera melakukan:
Pemeriksaan menyeluruh terhadap alur masuk komoditas pangan strategis.
Penyelarasan data (data reconciliation) lintas batas langsung dengan otoritas pabean Singapura dan Malaysia.
Langkah konkret ini dinilai mutlak dilakukan demi mengembalikan transparansi perdagangan, memastikan validitas data nasional, serta menjaga kedaulatan pangan yang sejati—bukan sekadar kedaulatan di atas kertas. (ita)
