NETSULSEL | Dompu, Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri kembali tercoreng oleh ulah oknum perwira menengah/pertama yang mencederai integritas penegakan hukum. Seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Dompu, Ipda Sarbani harus berurusan dengan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Nusa Tenggara Barat, setelah terbukti menyalahgunakan kekuasaan hingga menghamili seorang tahanan perempuan, inisial DR yang tersandung kasus narkoba.
Kasus ini mencuat ke publik setelah pihak keluarga korban melaporkan kejanggalan kondisi fisik tahanan yang kian membesar selama berada di dalam jeruji besi markas kepolisian sektor (mapolsek) Dompu.
Awal Mula Pertemuan: Penyalahgunaan Wewenang di Balik Jeruji
Berdasarkan hasil investigasi awal dari tim internal kepolisian, kisah kelam ini bermula ketika korban seorang perempuan muda diringkus oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba dalam sebuah penggerebekan kasus peredaran narkotika. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, korban dijebloskan ke ruang tahanan (rutan) Polsek Dompu yang dipimpin oleh sang Kapolsek.
Sebagai pimpinan tertinggi di polsek tersebut, Ipda Sarbani memiliki akses absolut terhadap seluruh fasilitas markas, termasuk ruang tahanan. Perkenalan yang awalnya sebatas hubungan antara pimpinan penegak hukum dan tahanan beralih menjadi celah eksploitasi ketika oknum kapolsek tersebut mulai menunjukkan ketertarikan personal kepada korban.
”Modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan posisi dominan. Oknum kapolsek ini menggunakan kewenangannya untuk memberikan ‘perlakuan khusus’ kepada korban, yang kemudian berlanjut pada pendekatan personal di luar standar operasional prosedur (SOP),” ujar Kabid Propam Polda NTB, Kombes Pol. Wildan Alberd.
Titik Balik: Pertemuan Ilegal dan Terjadinya Kehamilan
Pertemuan demi pertemuan di luar jam operasional normal menjadi rutinitas tersembunyi. Dengan dalih pemeriksaan lanjutan, interogasi mendalam, atau membantu meringankan proses hukum korban, sang Kapolsek kerap mengeluarkan korban dari sel tahanan menuju ruangan khusus atau ruang kerja pribadi di lingkungan mapolsek saat situasi sepi terutama pada malam hari.
Di sinilah tekanan psikologis dan relasi kuasa (power abuse) berperan besar. Korban yang berada dalam posisi tertekan sebagai tahanan tidak memiliki daya tawar menghadapi pimpinan kepolisian di wilayah tersebut. Hubungan terlarang pun terjadi berulang kali di dalam fasilitas negara yang seharusnya menjadi tempat perlindungan hukum.
Akibat tindakan asusila yang dilakukan berulang kali tersebut, korban akhirnya menunjukkan gejala kehamilan di dalam sel. Kasus ini terbongkar ketika rekan sesama tahanan dan pihak keluarga yang membesuk mendapati perubahan fisik yang signifikan pada korban, yang kemudian memicu pengaduan resmi kepada Propam Polda NTB.
Sanksi Tegas dan Pemecatan
Menanggapi skandal tersebut, Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja dan Kabid Propam Polda NTB, Kombes Pol. Wildan Alberd setempat langsung bergerak cepat. Oknum kapolsek tersebut langsung dicopot dari jabatannya (non-job) dan ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Selain terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), oknum tersebut juga dijerat dengan proses pidana umum atas pelanggaran kesusilaan dan penyalahgunaan wewenang jabatan. (ilho)
