NETSULSEL | Lamongan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memastikan akan mengambil langkah tegas menyikapi skandal yang menjerat Kepala Desa (Kades) Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Angely Emitasari (AE). Kades berparas jelita yang populer dengan sebutan “kades cantik” tersebut sebelumnya digerebek saat berada di dalam satu kamar hotel di Kota Batu bersama seorang perwira pertama Polri berinisial IGA, yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya.
Meski penanganan hukum terkait dugaan perzinahan dan pelanggaran kode etik saat ini tengah diproses secara paralel oleh Polres Batu dan Propam Polrestabes Surabaya, Pemkab Lamongan menegaskan tidak akan tinggal diam jika seluruh proses pembuktian hukum telah menemui titik terang.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini masih memantau dinamika informasi yang berkembang luas di media massa maupun media sosial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menunggu laporan resmi serta kelengkapan dokumen dari instansi penegak hukum sebelum menjatuhkan sanksi administratif sesuai regulasi yang menaungi aparatur pemerintahan desa.
”Saya tahunya juga dari berita media, dan sampai hari ini masih sebatas memantau perkembangan informasinya. Sanksinya tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Joko Raharto.
Meski enggan berspekulasi terlalu dini mengenai jenis sanksi spesifik yang akan dijatuhkan, Joko menegaskan bahwa payung hukum kepegawaian dan pemerintahan desa memiliki mekanisme baku dalam menindak pejabat publik yang terbukti melanggar norma hukum maupun etika moral.
Senada dengan hal tersebut, Camat Sukorame, Harwa Yutomo, menyebutkan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu aduan atau laporan tertulis resmi dari elemen masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun perangkat desa setempat.
”Jika ada laporan surat resmi dari masyarakat, BPD maupun perangkat desa atau tokoh masyarakat, saya akan mengambil langkah koordinasi dengan PMD,” tegas Harwa Yutomo.
Di sisi lain, pihak kecamatan memastikan bahwa roda pelayanan publik serta administrasi pemerintahan di Desa Kedungkumpul dipastikan tetap berjalan normal di bawah kendali Sekretaris Desa dan jajaran perangkat desa, sembari menanti kepastian status hukum serta keputusan sanksi final dari Pemkab Lamongan. (Ikhsan)
