NETSULSEL | Jakarta, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, diwarnai momen emosional yang mendalam pada Kamis (12/11/2026). Di balik langkah politik besar penyerahan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka tak mampu menyembunyikan rasa haru dan kesedihannya saat hendak meninggalkan Gedung Nusantara III.
Momen dramatis tersebut terjadi tepat setelah Gibran merampungkan pertemuan tertutup dengan jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Momen Air Mata dan Pelukan Perpisahan dengan Ahmad Muzani
Saat berjalan keluar dari ruang pertemuan menuju area lobi, suasana mendadak senyap. Gibranan yang tampak mengenakan setelan jas formal berwarna hitam terlihat meneteskan air mata di hadapan para pengawal dan pimpinan dewan.
Dalam suasana yang sarat akan emosi tersebut, Gibran secara spontan merangkul dan memeluk Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebagai bentuk salam perpisahan sekaligus ucapan terima kasih atas koordinasi singkat terkait penyerahan dokumen pengunduran dirinya. Ketua MPR Ahmad Muzani tampak membalas pelukan tersebut dengan gestur tenang, menyikapi keputusan berat yang diambil oleh orang nomor dua di Indonesia itu.
Simbolis: Pin Wakil Presiden Sudah Ditanggalkan
Selain air mata yang tumpah, ada detail visual lain yang langsung menarik perhatian publik dan awak media yang meliput. Pada kerah jas hitam lengkap yang dikenakan Gibran hari itu, atribut resmi negara berupa pin Wakil Presiden sudah tidak tampak lagi tersemat.
Berbeda dengan kunjungan-kunjungan resmi kenegaraan sebelumnya di mana pin kebesaran tersebut selalu menghiasi pakaian penampilannya, hilangnya atribut itu menjadi penanda visual yang sangat kuat bahwa Gibran telah secara sukarela menanggalkan simbol-simbol kekuasaan eksekutif yang selama ini melekat pada dirinya.
Momen perpisahan yang sarat haru ini menutup rangkaian kunjungan singkat namun bersejarah di kompleks parlemen. Dengan tuntasnya penyerahan surat tersebut, proses administratif kepemimpinan nasional kini resmi bergulir ke tangan pimpinan MPR dan lembaga kepresidenan untuk ditindaklanjuti sesuai koridor konstitusi. (ikhlas)
