NETSULSEL | Jakarta, Rapat dengar pendapat antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membongkar babak paling kelam dalam sejarah penegakan hukum modern. Sorotan tajam publik kini tertuju langsung pada peran mantan Kapolri Jenderal LSP, yang dalam materi penyidikan disebut sebagai pihak paling sentral yang menginisiasi penyadapan ilegal terhadap lingkaran tertinggi kekuasaan negara, termasuk Presiden Republik Indonesia.
Kasus ini membuka kotak Pandora terkait masifnya dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh institusi kepolisian, di mana fasilitas negara digunakan tanpa prosedur hukum resmi untuk memantau para pemangku kebijakan tertinggi.
Peran Sentral Jenderal LSP: Pemberi Perintah dan “End-User” Penyadapan Istana
Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan di hadapan Komisi III DPR RI, keterlibatan Jenderal LSP bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan penggerak utama dalam rantai komando gelap.
Sebagai Kapolri pada periode kejadian, Jenderal LSP diduga memegang kendali penuh atas operasi senyap tersebut dengan modus operasional yang melangkahi aturan formal:
Perintah Langsung via WhatsApp: Jenderal LSP diduga bertindak sebagai pihak yang memberikan instruksi secara lisan maupun melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) AS untuk menentukan target sasaran.
Penerima Hasil Akhir (End-User): Seluruh data intelijen dari hasil penyadapan ilegal tersebut mengalir langsung kepada Jenderal LSP sebagai penerima akhir.
Konstruksi Hukum: Dalam materi penyidikan, peran tersebut secara tegas dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana penyadapan tanpa dasar permohonan penyidik yang sah.
Dari Presiden hingga Aktivis: Jaringan Target yang Disorot Komisi III
Fakta paling mengejutkan yang dibuka terang-terangan dalam rapat tersebut adalah cakupan sasaran penyadapan yang tidak menyasar kelompok kriminal, melainkan merambah ke jantung kekuasaan sipil dan institusi negara. Berdasarkan materi penyidikan kepolisian, sasaran penyadapan diduga mencakup jaringan yang sangat luas dan lintas sektor, antara lain:
Presiden Republik Indonesia
Lingkar Istana Kepresidenan
Kementerian dan Lembaga Negara
Pejabat pemerintah pusat dan daerah
Anggota DPR RI dan jajaran pimpinan partai politik
Tokoh-tokoh politik nasional
Para Gubernur dan Kapolda
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kejaksaan Agung dan jajaran penegak hukum
Internal unsur kepolisian sendiri
Organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, hingga kalangan mahasiswa
Kendati daftar sasaran tersebut sangat masif dan menyeret simbol-simbol negara, pihak kepolisian memberikan penegasan khusus untuk meredam spekulasi liar di tengah masyarakat.
”Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujar Kapolri, Jend Pol, Suyudi Arioe Seto, dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI.
Rantai Komando di Bawah Jenderal LSP: Peran Tiga Tersangka Lainnya
Untuk memuluskan operasi penyadapan tanpa prosedur baku, penyidik internal Polri telah menetapkan empat orang tersangka—termasuk Jenderal LSP—dengan klaster peran terstruktur:
Jenderal LSP (Mantan Kapolri): Pemberi perintah utama, penentu target, dan penerima hasil akhir (end-user).
SU (Kadiv TIK Polri 2021–Oktober 2026): Menjabat sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis kepada Jenderal LSP.
EH (Plt. Kabakmon 5 Desember 2024 – 7 Oktober 2025): Menerima perintah dari SU (atas sumber Jenderal LSP) dan memberikan persetujuan via WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
AS (Plt. Kabakmon 7 Oktober 2025 – 1 Oktober 2026): Menerima perintah langsung dari Jenderal LSP, meneruskan ke operator tanpa prosedur resmi, melaporkan hasilnya, memerintahkan personel TK untuk melakukan surveillance (pengawasan), hingga memerintahkan penghapusan data rekaman suara (voice) serta log dan pembubaran grup WhatsApp koordinasi.
Pengusutan tuntas kasus ini kini terus dikawal ketat oleh Komisi III DPR RI guna membongkar secara transparan sejauh mana penyalahgunaan wewenang di era kepemimpinan Jenderal LSP tersebut merusak tatanan kenegaraan. (baba)
