NETSULSEL | Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Langkah administratif dan eksekusi kebijakan ini diambil menyusul keluarnya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA) melalui perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan pemohon kasasi untuk seluruhnya.
Dasar Pencabutan dan Putusan Mahkamah Agung
Pencabutan ini merujuk pada Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang sebelumnya menjadi dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusan kasasi yang diketok pada 30 Oktober 2026 lalu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
”Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi putusan resmi Mahkamah Agung yang dikuatkan oleh pihak kementerian.
Pertimbangan Hukum: Pelanggaran Asas Kecermatan Formal
Pihak otoritas hukum tertinggi menjelaskan bahwa penerbitan suket penyetaraan pada masa lalu dinilai melanggar asas kecermatan formal. Berdasarkan pemeriksaan substansi dokumen, berkas-berkas pendukung yang diajukan sebelumnya seperti certificate of attendance (sertifikat kehadiran), academic records, dan explanation of grades hanya menerangkan keikutsertaan atau kehadiran dalam perkuliahan.
Dokumen-dokumen tersebut dinilai tidak dapat membuktikan secara autentik bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri yang dapat disetarakan dengan sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan di Indonesia.
Dengan resmi dicabutnya surat keterangan penyetaraan pendidikan ini oleh Kemendikdasmen, polemik legalitas administratif yang diajukan melalui gugatan hukum oleh advokat M. Subhan kini menemui titik eksekusi penuh di ranah tata usaha negara.(hari)
