NETSULSEL | Jakarta, Rangkaian proses hukum peradilan tata usaha negara terkait legalitas pendidikan kembali menemui babak baru. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menghentikan pemeriksaan perkara gugatan mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) milik mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan ini diambil setelah objek sengketa secara administratif dicabut oleh pihak kementerian terkait, sekaligus menegaskan dan memperkuat putusan Mahkamah Agung (MA) serta rangkaian proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Perjalanan Hukum dan Sikap PTUN Jakarta
Dalam sidang lanjutan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi di PTUN Jakarta, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan terhadap suket penyetaraan tersebut dinyatakan gugur. Keputusan ini didasari oleh fakta hukum bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan keputusan pencabutan atas suket tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Sebelumnya, MA dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi yang menilai bahwa penerbitan suket penyetaraan pendidikan luar negeri tanpa didukung dokumen ijazah atau sertifikat kelulusan yang sah melanggar asas kecermatan formal. Dengan dicabutnya objek sengketa oleh instansi penerbit, PTUN memandang pokok perkara kehilangan objek hukum yang diperiksa.
Sementera, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pencabutan suket penyetaraan ijazah tersebut merupakan kewajiban konstitusional dan administratif yang tidak dapat dihindari oleh organ pemerintahan.
”Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Setelah surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus,” ujar Yusril dalam keterangan resminya di Jakarta.
Dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, langkah PTUN Jakarta dan eksekusi pencabutan oleh kementerian mencerminkan penerapan prinsip actus contrarius di mana pejabat yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara berwenang sekaligus berkewajiban untuk mencabutnya apabila dibatalkan oleh putusan pengadilan.
Pakar hukum menilai bahwa putusan MA yang diperkuat oleh sikap PTUN Jakarta ini mengedepankan keadilan substantif (substantive justice) di atas formalitas administratif. Berdasarkan pertimbangan hukum MA, penerbitan surat penyetaraan pendudukan hanya berpijak pada certificate of attendance (kehadiran) tanpa adanya bukti kelulusan yang otentik, sehingga cacat secara materiil. Dengan gugurnya sidang lanjutan di PTUN Jakarta pasca-pencabutan objek sengketa, polemik legalitas administratif ini praktis telah menutup celah perdebatan hukum lanjutan di tingkat peradilan tata usaha negara. (ros)
