NETSULSEL | Jakarta. Membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), mendadak menjadi sorotan politik nasional. Di tengah agenda tunggal pidato Ketua DPR, kehadiran sebanyak 403 anggota dewan melampaui batas kuorum legalitas minimal 387 orang yang disyaratkan undang-undang untuk mengesahkan penggunaan hak menyatakan pendapat jalur konstitusional utama yang kini tengah digodok untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski usul resmi tersebut belum dibacakan langsung dalam pembukaan rapat, kehadiran fisik mayoritas legislator ini dibaca sebagai gelombang tekanan politik yang semakin tidak terbendung di Senayan.
Hak Menyatakan Pendapat Dinilai Paling Efektif
Dorongan untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka kian menemukan momentumnya menyusul rentetan putusan hukum krusial. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan tamat SMA, yang kemudian diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah.
Menanggapi situasi ini, politikus senior sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional yang paling rasional, efisien, dan efektif dari segi waktu bagi parlemen.
”Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” tegas Andreas di Kompleks Parlemen.
Meski PDIP masih mencermati dinamika politik sebelum membawanya secara resmi, pergerakan di tingkat anggota dewan bergerak sangat masif. Usul hak menyatakan pendapat diketahui telah beredar sejak Senin malam. Anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, bahkan membagikan dokumen bertajuk “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” yang telah ditandatangani oleh lebih dari 25 legislator dari berbagai lintas fraksi—melampaui syarat minimal Pasal 210 Undang-Undang MD3. Legislator PKS Rahmat Saleh juga tercatat sebagai inisiator pertama yang meneken usul tersebut.
Sinyal Lintas Fraksi dan Sikap Pimpinan DPR
Dukungan terhadap jalur konstitusional pemakzulan ini tidak hanya dimotori oleh PKS dan PDI Perjuangan. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, secara terbuka telah menyuarakan dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat. Senada dengan itu, Ketua Fraksi PAN di MPR, Syarifuddin Sudding, turut mengusulkan langkah serupa jika Gibran tidak memilih mundur secara sukarela.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaannya turut menyoroti stabilitas nasional, termasuk mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, serta mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak diseret dalam kepentingan politik praktis.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan dewan belum menggelar rapat pimpinan maupun Badan Musyawarah (Bamus) terkait usulan tersebut, sembari menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung. Sejumlah fraksi besar lainnya seperti Gerindra dan Demokrat, melalui juru bicaranya, mengaku masih akan menggelar rapat internal untuk menyikapi dinamika ini.
Kendati mekanisme pemakzulan wakil presiden harus melalui tahapan berlapis—mulai dari usul hak menyatakan pendapat di DPR, pemeriksaan keabsahan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di Sidang Paripurna MPR berlandaskan Pasal 7B UUD 1945 kehadiran 403 anggota di paripurna perdana ini mengirimkan sinyal politik telak bahwa kursi kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka kini berada di ujung tanduk. (sul)
