NETSULSEL | Jakarta, Dinamika politik nasional di kompleks parlemen kian memanas seiring bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan politik lintas fraksi tercatat melonjak tajam, di mana hampir 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan mekanisme konstitusional tersebut.
Penguatan arus politik ini terjadi di tengah perdebatan sengit mengenai status hukum pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah.
Dukungan Lintas Fraksi Terus Bergulir di Senayan
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa dokumen pengusulan HMP tersebut telah rampung dan diserahkan langsung kepada pimpinan DPR. Menurutnya, usulan ini didorong oleh legislator dari berbagai latar belakang fraksi yang ada di parlemen.
”Total saat ini sudah ada 50-an anggota DPR yang menandatangani. Surat sudah disampaikan ke pimpinan. Dari banyak fraksi, dari mayoritas fraksi ikut serta,” ujar Mardani Ali Sera saat memberikan keterangan di Jakarta.
Langkah politik melalui HMP ini merujuk pada Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, yang menempatkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai instrumen pengawasan tertinggi parlemen terhadap kebijakan atau kejadian luar biasa, yang berujung pada proses evaluasi atau pemberhentian pejabat negara.
Yusril Ihza Mahendra: Upaya Hukum ke PTUN dan PK MA Sudah Tertutup
Di sisi lain, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan tegas terkait rencana langkah hukum lanjutan pihak Gibran yang berencana menguji kembali keabsahan dokumen di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Menurut Yusril, secara normatif hukum acara perdata dan administrasi negara, upaya tersebut praktis sudah tertutup dan tidak memiliki nilai guna (ne bis in idem secara materiil). Mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) sudah bersifat final dan mengikat (inkracht), serta objek sengketa di PTUN telah diputus substansinya oleh MA.
Putusan MA Bersifat Final: Perkara penyetaraan ijazah telah diputus oleh badan peradilan tertinggi, di mana pihak tergugat sebelumnya adalah Dirjen Kemendikdasmen.
Eksekusi Kementerian: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diproyeksikan akan segera mengeksekusi putusan MA untuk mencabut suket tersebut.
Objek Sengketa Hilang: Dengan dieksekusinya putusan itu oleh kementerian terkait, maka objek perkara yang sedang berjalan di PTUN otomatis akan kehilangan dasar hukum dan dihentikan oleh pengadilan.
”Tidak ada gunanya [membuktikan di PTUN]. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final, materinya materi yang sama. Kalau sudah dieksekusi kementerian, objek gugatan di PTUN tidak lagi ada,” tegas Yusril.
Titik Temu Politik dan Konstitusi
Dengan tertutupnya celah perdebatan di ranah peradilan teknis, bola panas kini berpindah sepenuhnya ke arena politik Senayan. Desakan pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat diprediksi akan menjadi babak baru pertarungan politik antar-partai di DPR dalam merespons kepastian hukum nasional serta stabilitas pemerintahan ke depan. (ita)
