NETSULSEL | Makssar, Gelombang pengunduran diri sejumlah kader secara nyaris serentak di tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menyita perhatian luas publik dan para pengamat politik nasional. Di balik narasi resmi yang sering kali dibingkai sebagai alasan “ingin fokus membantu presiden”, dinamika ini dinilai menyimpan persoalan struktural dan kalkulasi politik yang jauh lebih mendalam.
Akademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Dr. Arief Wicaksono, memberikan analisis tajam terkait fenomena krusial yang tengah melanda partai yang identik dengan anak muda tersebut.
Antara Alasan Klasik dan Realitas Kalkulasi Politik
Menurut Dr. Arief, publik tidak bisa serta-merta menerima alasan pengunduran diri serentak tersebut hanya sebatas narasi normatif ingin “fokus membantu presiden”. Ada indikasi kuat bahwa langkah para kader ini merupakan bentuk tindakan spekulatif-oportunistik.
”Kita belum bisa secara klir menentukan bahwa pengunduran diri serentak itu sekadar alasan ‘ingin fokus membantu presiden’ saja, atau sebuah tindakan spekulatif-oportunistik. Yang jelas, kalkulasi politik tidak lagi selamanya berpihak pada mereka,” ujar Dr. Arief, Rabu (11/11/2026).
Dua Poin Analisis Kritis: Dugaan Makar hingga Lepas Label ‘Geng Solo’
Lebih lanjut, Dr. Arief membedah peristiwa mundurnya para kader PSI ke dalam dua dimensi utama yang saling berkelindan: Dugaan Keterkaitan Penyadapan dan ‘Geng Solo’: Terdapat dugaan keterkaitan antara wacana penggembosan basis “Geng Solo” dengan isu dugaan makar melalui aksi penyadapan ilegal. Aksi tersebut disinyalir dilakukan oleh seorang mantan Kapolri bersama para koleganya yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta PSI, yang selama ini dikenal sebagai partai politik milik Jokowi.
Upaya Melepaskan Diri dari Stigma: Mundurnya sejumlah tokoh politik di PSI juga dibaca sebagai strategi partikular untuk menepis sekaligus membebaskan diri dari label atau stigma “Geng Solo”. Langkah ini diambil demi mengamankan posisi dan keselamatan politik pribadi masing-masing kader di tengah arus perubahan peta kekuasaan.
Ancaman Serius Menjelang Pemilu 2029 bagi PSI
Secara institusional, Dr. Arief menilai gelombang eksodus kader ini memberikan kerugian besar bagi PSI dalam menatap Pemilu 2029. Meskipun sempat dikabarkan memiliki elektabilitas di angka 4,3%, struktur partai yang mengalami kekosongan di berbagai lini dipastikan akan mengganggu efektivitas operasional partai.
Terlebih lagi, PSI terancam kehilangan jembatan formal ke dalam lingkaran pemerintahan di masa depan—sebuah akses yang sangat berharga dan vital bagi partai non-parlemen.
”Struktur partai yang kosong pasti akan berpengaruh terhadap operasional partai,” tegas Dr. Arief.
”Bisa dikatakan, PSI bisa kalah sebelum bertarung di 2029.”
Potensi Wabah Politik dan Dampak di Daerah
Fenomena ini dinilai tidak akan berhenti di tingkat pusat saja. Jika gelombang pengunduran diri tidak segera dibendung, dikhawatirkan penularannya akan menjadi masif dan merembes ke ruang-ruang politik di daerah, termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dr. Arief juga menyoroti potensi kerentanan di tingkat lokal. Jika tokoh-tokoh kunci di daerah seperti Ahmad Ali atau RMS (Rusdi Masse Mappasessu) nantinya turut mengambil langkah serupa, wilayah regional seperti Sulsel akan menjadi salah satu daerah yang paling terpukul.
Hal ini mengingat struktur politik lokal di daerah sangat bergantung pada loyalitas terhadap figur, bukan semata-mata pada label partai semata. Situasi serupa diprediksi bakal dirasakan pula oleh struktur PSI di berbagai provinsi lainnya di Indonesia. (khairil)
