NETSULSEL | Makassar, Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar simbol negara dan kepala pemerintahan menuai sorotan tajam dari Senayan. Anggota Komisi III DPR RI asal Makassar, Rudiyanto Lallo, secara tegas mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk bergerak cepat, profesional, dan mengusut tuntas skandal tersebut hingga menyasar aktor intelektual di balik aksi spionase politik ini.
Menurut Rudiyanto, tindakan penyadapan yang menargetkan Presiden Republik Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara serta stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, institusi penegak hukum dituntut untuk tidak setengah-setengah dalam membongkar jaringan di balik kejahatan siber dan spionase tersebut.
Politisi yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini menekankan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas penegak hukum dalam melindungi keselamatan kepala negara. Penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada pelaku lapangan atau pihak yang bertindak sebagai operator teknis.
“Kami di Komisi III DPR RI meminta dengan tegas kepada Bareskrim Polri agar mengusut skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden ini sampai tuntas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan aktor intelektual di balik kejahatan ini harus segera diungkap serta diseret ke muka hukum,” ujar Rudiyanto Lallo.
Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengusutan kasus ini sangat krusial guna menjaga marwah institusi kepresidenan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pengamanan rahasia negara. Sebagai mitra kerja penegak hukum, Komisi III DPR RI dipastikan akan terus mengawal proses hukum tersebut secara ketat agar berjalan objektif dan akuntabel. (ita)
