NETSULSEL | Mataram, Dunia kepolisian kembali dikejutkan oleh skandal berat yang mencoreng institusi penegak hukum. Mantan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ipda Sarbani, secara resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti menghamili seorang tahanan wanita berinisial DR yang tersandung kasus narkoba.
Kasus yang sempat viral di media sosial ini memicu kecaman publik luas, mengingat posisi pelaku sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk mereka yang sedang menjalani masa penahanan.
Awal Mula Kasus dan Identitas Korban
Skandal ini bermula ketika kabar mengenai seorang tahanan wanita berinisial DR yang berbadan dua di dalam sel tahanan mencuat ke ruang publik. Berdasarkan data kepolisian, DR merupakan tahanan titipan (yang berasal dari kejaksaan/polres) yang mendekam di sel Polsek Dompu akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi (inex).
Kabar kehamilan yang tidak wajar di balik jeruji besi tersebut langsung memicu investigasi internal secara cepat oleh Bidang Propam Polda NTB sebelum akhirnya menjadi sorotan tajam di berbagai platform media sosial.
Modus Operandi dan Fakta Persidangan Etik
Dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar oleh Polda NTB, terungkap sejumlah fakta mengejutkan mengenai bagaimana perbuatan tercela tersebut bisa terjadi. Majelis sidang menghadirkan sedikitnya 10 orang saksi, termasuk enam anggota kepolisian dari Polsek Dompu. Fakta sidang mengungkap persetubuhan di luar nikah tersebut dilakukan secara berulang sejak 28 Juli 2026 dan berlanjut hingga Agustus 2026. Ipda Sarbani memanfaatkan kekuasaannya untuk menyetubuhi korban di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa tindakan melanggar hukum tersebut kerap dilakukan saat pelaku di bawah pengaruh minuman keras (miras) di lingkungan kantor kepolisian. Akibat perbuatan bejat ini DR dinyatakan hamil, dan Fakta persidangan terungkap juga adanya upaya menggugurkan kandungan korban guna menutupi skandal tersebut.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda Sarbani merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap norma hukum dan etika profesi kepolisian.
”Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan,” ujar Kombes Pol Mohammad Kholid memberikan keterangan resmi.
Setelah skandal ini terbongkar, Ipda Sarbani langsung dicopot dari posisinya sebagai Kapolsek Dompu, dan posisinya kini digantikan oleh Ipda Sumaharto. Ia terkena sanksi PTDH (Pemecetan) Melalui sidang KKEP yang diputuskan pada Selasa (10/11/2026) kemarin.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum di Indonesia agar senantiasa menjaga integritas, moralitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang, khususnya terhadap kelompok rentan di dalam area tahanan.(baba)
