Rumah Kombes Iman Imanuddin, diduga Posko Makar ke Prabowo, Telah Digeledah Bareskrim. Ini Fungsi dan Arah Kasus Dugaan Makar

Rumah yang diduga dijadikan posko untuk makar Listyo dkk.
NETSULSEL | Bogor, Penyidikan dugaan tindak pidana makar yang dikembangkan Bareskrim Polri dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa salah satu rumah di wilayah Bogor yang digeledah sejak Kamis (19/11/2026) malam terindikasi digunakan sebagai posko oleh Kombes Pol Iman Imanuddin (IM).

​Penggeledahan di Bogor merupakan bagian dari operasi penggeledahan serentak yang menyasar total enam titik—terdiri atas lima rumah di kawasan Bogor (termasuk di wilayah Cibinong) dan satu lokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Operasi ini berkaitan dengan penelusuran jaringan yang menyeret perwira menengah dan tinggi, termasuk Brigjen Pol Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Pol Iman Imanuddin, serta beririsan dengan perkara penyadapan ilegal yang sebelumnya telah menetapkan empat tersangka perwira tinggi, antara lain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

​Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi indikasi fungsi posko pada salah satu rumah yang digeledah di Bogor tersebut.

​”Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM,” ujar Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

​Hingga saat ini, kepolisian belum merinci secara terbuka spesifikasi fisik detail maupun status kepemilikan bangunan rumah posko di Bogor tersebut. Namun, dalam konstruksi perkara yang tengah didalami penyidik, rumah yang difungsikan sebagai posko dalam dugaan operasi makar disinyalir menjadi titik kumpul, ruang koordinasi, hingga tempat penyimpanan bahan atau instrumen yang mengarah pada permulaan perbuatan.

​Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa tim penyidik menemukan sejumlah barang yang berkaitan dengan pendalaman unsur makar, seperti dokumen dan spanduk. Ia juga menegaskan definisi hukum makar yang sedang ditelusuri penyidik dalam konteks serangan terhadap kepala negara.

​”Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya, yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan. Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” kata Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro.

​Dalam kerangka analisis politik-hukum, keberadaan posko di wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor memiliki arti strategis. Secara geografis, Bogor berdekatan dengan pusat pemerintahan dan kawasan istana kepresidenan, sekaligus relatif jauh dari sorotan langsung aktivitas harian di pusat kota Jakarta. Dalam skema operasi makar terhadap presiden yang sedang menjabat, posko berfungsi sebagai simpul logistik, konsolidasi jaringan, pertukaran informasi—termasuk yang berkaitan dengan data hasil penyadapan ilegal—serta perumusan narasi atau gerakan, baik yang bersifat konvensional maupun nonfisik dan siber.

​Meski demikian, penyidik Bareskrim Polri masih bersikap hati-hati dalam menetapkan status hukum baru pada klaster makar. Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut pihaknya telah memeriksa puluhan saksi dan terus merangkai alat bukti sebelum menentukan langkah penetapan tersangka berikutnya.

​”Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,” tegas Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro.

​Polisi menyatakan seluruh temuan lanjutan dari rangkaian penggeledahan di Bogor dan Tangerang masih terus diinventarisasi dan akan dipaparkan secara resmi kepada publik melalui konferensi pers. (baba)