Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat PTDH Terkait Skandal Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Irjen Pol. Eko Hadi tersangka skandala penyadapan illegal Presiden kena sanksi Pecat Tidak Hormat oleh Sidang Etik Mabes Polri.

NETSULSEL | Jakarta,  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas terhadap perwira tinggi yang mencederai institusi. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto.

​Kepastian pemecatan ini diumumkan langsung oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam sesi konferensi pers di Jakarta pada Selasa (17/11).

​”Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo di hadapan awak media.

​Keputusan majelis etik tersebut diambil setelah melalui proses persidangan maraton selama sembilan jam penuh yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, majelis turut mendengarkan keterangan dari sembilan orang saksi, termasuk saksi meringankan yang diajukan.

​Sidang etik tingkat tinggi ini dipimpin oleh Komjen Pol (Purn) Hendro Pandowo selaku Ketua Majelis, dengan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan (Aslog Polri) sebagai Wakil Ketua. Jajaran anggota majelis KKEP juga diisi oleh sejumlah perwira tinggi aktif, di antaranya:

​Irjen Untung Widiatmoko (Kadiv Hubinter Polri)

​Irjen Arie Ardian Rishadi (Kakortas Tipidkor Polri)

​Irjen Toni Ariadi Efendi (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri)

​Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Eko Hadi terbukti melakukan serangkaian pelanggaran etik tingkat berat, yang mencakup penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional dan melanggar prosedur standar, serta permufakatan jahat dalam melakukan akses data secara ilegal.

​Trunoyudo mengungkapkan bahwa aksi tersebut dijalankan dengan memanfaatkan fasilitas serta akses masuk di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

​Atas perbuatan yang mencoreng nama baik korps Bhayangkara tersebut, Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta juncto sejumlah ketentuan yang termuat dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. (eka)