NETSULSEL | Jakarta, Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri yang kini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Eko Hadi Santoso, resmi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Sidang etik tersebut digelar secara tertutup di ruang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri. Persidangan ini berkaitan langsung dengan pusaran kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI serta sejumlah pejabat tinggi negara.
Majelis sidang KKEP yang mengadili perkara ini dipimpin langsung oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Ia didampingi oleh Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi, serta tiga perwira tinggi lainnya sebagai anggota komisi, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa proses persidangan etik ini merupakan wujud ketegasan institusi dalam menegakkan aturan internal secara profesional.
”Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan, serta tiga anggota komisi lainnya,” ujar Brigjen Trunoyudo saat memberikan keterangan kepada awak media di Mabes Polri.
Lebih lanjut, pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara pelanggaran kode etik ini dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas institusi Bhayangkara.
”Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” tegas Trunoyudo.
Kasus penyadapan ilegal ini sebelumnya telah menyeret sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Slamet Uliandi. Dalam konstruksi perkara, Irjen Eko Hadi diduga ikut serta memberikan persetujuan tindakan penyadapan tanpa melalui prosedur hukum resmi.
Hingga berita ini diturunkan, proses persidangan etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso masih terus berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, dengan hasil putusan sanksi yang akan diumumkan secara resmi setelah seluruh rangkaian sidang selesai. (suri)











