NETSULSEL | Jakarta, Pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, peta perpolitikan nasional langsung bergejolak. Sejumlah spekulasi mengenai figur pengganti posisi orang nomor dua di Indonesia itu mulai menghiasi ruang publik, termasuk di media sosial.
Terbaru, pakar hukum tata negara sekaligus mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW), ikut angkat bicara dan membocorkan dua inisial nama yang dinilai berpotensi kuat menduduki kursi kosong Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya yang ramai disorot media massa dan platform digital, Bambang Widjojanto menyebut dua inisial kandidat pengganti Gibran, yakni ‘S’ dan ‘AM’. Berdasarkan peta kekuatan politik saat ini, figur-figur berinisial tersebut santer dikaitkan dengan kalangan internal Partai Gerindra maupun tokoh sentral dari partai koalisi pendukung pemerintah.
Nama Sufmi Dasco Ahmad (yang memiliki inisial kuat merepresentasikan lingkaran dekat Presiden di internal Gerindra) serta sejumlah tokoh lain seperti Puan Maharani hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut masuk ke dalam pusaran bursa spekulasi di media sosial. Menanggapi hal tersebut, pihak Gerindra melalui Sufmi Dasco Ahmad sendiri menilai bahwa pembahasan mengenai bursa nama pengganti saat ini masih terlalu dini.
MPR Siapkan Percepatan Sidang Paripurna
Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat menyikapi kekosongan jabatan wakil presiden. Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), mengungkapkan bahwa proses pemilihan wapres pengganti akan dipercepat dari batas maksimal konstitusional 60 hari.
”Konstitusi memberikan waktu 60 hari, selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru. Namun, dari hasil koordinasi, constraint waktunya diperkirakan antara 23 November hingga 4 Desember 2026,” ujar Bambang Pacul di Jakarta.
Bambang Pacul juga menegaskan bahwa merujuk pada ketentuan yang berlaku, kunci utama pengusulan nama berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai mekanisme, Presiden nantinya diwajibkan menyetor dua nama calon pengganti kepada MPR untuk dipilih melalui Sidang Paripurna.
”Kalau dua nama itu tidak dimasukkan oleh Presiden, ya tidak bisa dipilih. Jadi kata kuncinya ada di Presiden,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Dinamika Koalisi dan Sikap Partai
Seiring bergulirnya waktu penentuan, sejumlah partai politik mulai mengambil sikap. Partai Demokrat secara resmi menyatakan tidak akan mengajukan proposal nama tertentu dan memilih menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pengusulan calon kepada Presiden Prabowo.
Kendati bursa inisial ‘S’ dan ‘AM’ terus menggelinding di tengah warganet dan ruang diskursus politik, pemerintah maupun pimpinan MPR mengimbau publik agar tetap tenang, menjaga kondusivitas nasional, dan membiarkan proses konstitusional berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
