NETSULSEL | Jakarta, Perdebatan panjang seputar keabsahan dokumen akademik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan politisi di tanah air. Di tengah riuhnya polemik tersebut, pandangan konstruktif dan menohok datang dari politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Jabal Nur.
Alih-alih memandang perseteruan ini sebagai ancaman, Jabal justru melihatnya dari sudut pandang yang positif. Menurutnya, dinamika yang terjadi saat ini bisa dijadikan momentum emas—sebuah “pintu masuk” strategis untuk melakukan pembersihan dan audit menyeluruh terhadap legalitas dokumen akademik seluruh pejabat publik di Indonesia.
Namun, ia melontarkan kritik tajam sekaligus tantangan terbuka kepada para legislator di Senayan. Bagi Jabal, para anggota DPR RI yang ngotot ingin memeriksa keabsahan ijazah sang Wakil Presiden sebaiknya berkaca dan memeriksa dokumen pendidikannya sendiri terlebih dahulu.
”Polemik ijazah Mas Wapres ini sebaiknya kita jadikan pintu masuk yang adil untuk memeriksa semua ijazah anggota DPR RI, para menteri, hingga gubernur dan bupati di seluruh Indonesia. Jangan setengah-setengah kalau mau memperbaiki negara ini. Pertanyaannya, apakah ijazah para legislator yang ingin memeriksa itu sudah pasti lebih legitimate dan bersih tanpa cela dibandingkan ijazah sang Wakil Presiden?” tegas Jabal Nur dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).
Politisi yang juga dikenal sebagai akademisi dan alumni perguruan tinggi ini menilai, pembenahan tata kelola pemerintahan yang bersih harus dimulai dari kejujuran integritas personal para penyelenggara negara itu sendiri. Keadilan politik, lanjutnya, hanya akan tercipta jika standar pengawasan diterapkan secara merata dan tanpa pandang bulu, bukan sekadar instrumen politik untuk menyerang pihak tertentu.
Oleh karena itu, Jabal turut mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan penegak hukum untuk bersikap proaktif. Ia mempersilakan publik untuk menguji dan memproses secara hukum apabila menemukan indikasi ketidaksesuaian aturan pada dokumen akademik pejabat manapun.
”Kami berharap masyarakat silahkan proses hukum semua pejabat yang dianggap ijazahnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mari kita bersikap total dan konsisten dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan kita,” pungkasnya. (ita)
