NETSULSEL | Makassar, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menjalin kerja sama strategis lintas sektor guna memperkuat tata kelola pemerintahan, kemandirian fiskal, dan transformasi pelayanan publik. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, di Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026). Kolaborasi ini berfokus pada penguatan pelayanan publik berbasis digital, percepatan investasi, hingga program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting di kedua daerah.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa rombongannya sengaja datang jauh dari Provinsi Riau untuk melakukan studi tiru karena terpikat oleh performa fiskal dan pertumbuhan ekonomi Makassar yang impresif. Berdasarkan survei sederhana yang dilakukannya langsung kepada warga sebelum ke Balai Kota, Agung menyebut 95 persen masyarakat sangat puas dengan kepemimpinan Munafri Arifuddin. “Kami datang jauh dari Provinsi Riau karena ingin banyak belajar. Kami ingin mempelajari tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan, hingga sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis digital. Karena basic Pak Wali juga seorang pengusaha yang sukses, kami berharap bisa banyak belajar agar Pekanbaru juga bisa berkembang seperti Kota Makassar,” ujar Agung.
Bak gayung bersambut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesepakatan ini bukanlah sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dua arah untuk saling mengadopsi inovasi yang telah terbukti berhasil di masing-masing daerah. “Kami berharap setelah pertemuan ini, kami juga bisa mengambil bagian untuk mempelajari sistem yang dilakukan oleh teman-teman OPD. Jadi kerja sama ini bukan hanya Pekanbaru belajar dari Makassar, tetapi Makassar juga ingin belajar dari Pekanbaru,” tutur pria yang akrab disapa Appi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Munafri turut memaparkan capaian indikator makro Makassar yang terus menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melesat ke angka 6,61 persen hingga peringkat ketujuh nasional pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari sisi penguatan fiskal, ia membidik target ambisius agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar bisa mandiri secara penuh. “Target kami pada 2027, Makassar menjadi salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, di mana PAD mampu melampaui dana transfer atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat,” jelas Munafri.
Selain sektor fiskal, daya tarik utama Makassar terletak pada program perlindungan sosial bagi puluhan ribu pekerja rentan lewat APBD, serta integrasi birokrasi melalui Makassar Super Apps Lontara+. Langkah digitalisasi masif ini diapresiasi oleh Pekanbaru sebagai terobosan konkret yang memangkas jalur birokrasi berbelit. “Seluruh layanan kami satukan dalam satu aplikasi. Dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi berbeda untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Semuanya terintegrasi melalui aplikasi Lontara+,” pungkas Munafri. (ist)
