NETTSULSEL | Mataram, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak hanya kepada eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, tetapi juga menyeret dua anak buahnya yang terbukti ikut terlibat dalam skandal asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial DR.
Keterlibatan aktif dan peran kolaboratif dua oknum anggota Polsek Dompu, yakni Aiptu T dan Brigadir INAW, terungkap secara terang-terangan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bukti komitmen institusi untuk membersihkan korps bhayangkara dari aparat yang mencoreng kehormatan dan integritas kepolisian.
Mengurai Keterlibatan dan Peran Dua Anggota Polsek Dompu
Dalam persidangan etik yang berlangsung marathon selama delapan jam pada Senin (9/11/2026), terungkap bahwa kebejatan yang dilakukan oleh eks Kapolsek Dompu tidak akan leluasa terjadi tanpa adanya unsur pembiaran, persekongkolan, serta penyalahgunaan wewenang dari lingkaran internal di bawah komandonya.
Berikut rincian peran dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh kedua anak buah eks Kapolsek Dompu:
Aiptu T (Persekongkolan dan Pembiaran): Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis KKEP, Aiptu T dinyatakan terbukti melakukan persekongkolan jahat serta sengaja melakukan pembiaran (omission) atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual terlarang antara atasannya (Ipda Sarbani) dan tahanan perempuan DR di lingkungan markas kepolisian. Alih-alih menegakkan aturan dan melindungi tahanan, Aiptu T justru menutup mata atas pelanggaran berat tersebut.
Brigadir INAW (Penyalahgunaan Wewenang Pengawasan): Sementara itu, Brigadir INAW terbukti melanggar kode etik berat karena menyalahgunakan kewenangan dan tugas pokoknya sebagai pengawas tahanan. Alih-alih memastikan keamanan dan hak-hak tahanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), INAW justru membuka celah dan melanggar protokol pengawasan yang memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan situasi di ruang tahanan dan unit reskrim.
”Masing-masing anggota memiliki peran berbeda yang secara sistematis memuluskan terjadinya pelanggaran berat di lingkungan Mapolsek Dompu tersebut. Seluruh keputusan diambil melalui pemeriksaan dan pertimbangan cermat majelis KKEP,” ujar Kombes Pol Kholid.
Rangkaian Fakta Persidangan Etik dan Skandal Utama
Kasus ini bermula ketika rekaman CCTV kemesraan oknum anggota Polsek Dompu dengan tahanan wanita berinisial DR viral di media sosial pada awal November 2026 melalui akun Facebook Badai NTB Real. Korban DR sendiri merupakan tahanan titipan Polres Dompu atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi (ineks) yang perkaranya sudah memasuki tahap persidangan.
Menanggapi viralnya video tersebut, Polda NTB langsung mencopot Ipda Sarbani pada 2 November 2026 dan menariknya bersama enam anggotanya ke Mapolda NTB.
Dalam persidangan KKEP yang menghadirkan 10 orang saksi, terungkap sejumlah fakta mengejutkan mengenai tindakan Ipda Sarbani:
Melakukan hubungan badan dengan tahanan DR secara berulang kali mulai 28 Juli hingga Agustus 2026 di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Mengonsumsi minuman keras (miras) di lingkungan kantor kepolisian pada Agustus 2026.
Berupaya merencanakan pengguguran kandungan setelah korban DR diketahui positif hamil akibat perbuatan tersebut.
Majelis KKEP akhirnya menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ipda Sarbani, Aiptu T, dan Brigadir INAW karena terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang KKEP. Ketiga oknum tersebut juga dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus).
Menempuh Jalur Banding dan Proses Hukum Pidana
Atas putusan pemecatan tidak dengan hormat tersebut, baik Ipda Sarbani, Aiptu T, maupun Brigadir INAW menyatakan akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menempuh upaya hukum banding di internal Polri.
Menanggapi hal tersebut, Polda NTB menyatakan sikap terbuka dan menghormati hak hukum para terpidana etik. “Polda NTB menghormati hak tersebut dan memastikan proses selanjutnya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Kholid.
Selain sanksi etik di lingkungan kepolisian, kasus ini dipastikan tidak berhenti pada pemecatan semata. Keluarga korban DR secara resmi telah melangkah ke ranah hukum pidana dengan melaporkan tindakan persetubuhan tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dompu, yang kini penanganannya telah ditarik dan ditangani secara langsung oleh Direktorat PPA Polda NTB. (man)
