NETSULSEL | Jakarta, Komisi III DPR RI bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi menyimpulkan bahwa tindak pidana penyadapan ilegal (illegal access) dan penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo bersama sejumlah jenderal lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, telah memenuhi unsur tindakan makar seratus persen.
Kesimpulan tegas ini diterbitkan dalam bentuk surat resmi berlogo DPR RI menyusul Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR RI dan Kapolri yang digelar pada masa persidangan II tahun sidang 2026–2027, Kamis (12/11) kemarin.
Surat resmi tersebut memuat dua poin kesimpulan krusial dan ditandatangani langsung oleh Pimpinan Komisi III DPR RI, Habiburokhman, S.H., M.H., serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jend. Pol. Suyudi Ario Seto.
Dua Poin Kesimpulan Resmi Rapat Kerja Komisi III dan Polri
Konfirmasi Tindakan Makar 100%: Komisi III dan Polri sepakat bahwa aksi penyadapan ilegal dan perusakan/penghilangan barang bukti elektronik yang didalangi oleh eks Kapolri Listyo dkk bukan lagi sekadar pelanggaran siber biasa, melainkan telah dikategorikan sebagai tindakan makar yang mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.
Desakan Penerapan Pasal Makar dan Perluasan Penyidikan: Komisi III secara tegas meminta Kapolri Jend. Pol. Suyudi Ario Seto untuk menjerat Listyo dan para jenderal tersangka lainnya dengan pasal makar, serta menginstruksikan agar penyidikan terus dikembangkan guna mengusut tuntas kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut terlibat di belakang layar.
pa yang dilakukan oleh Saudara Listyo dan kawan-kawan ini sudah keluar dari koridor hukum dan murni merupakan bentuk penikaman dari dalam terhadap kedaulatan negara. Membayangkan ada 60.000 target yang disadap, mulai dari kepala negara, jajaran menteri, hingga tokoh-tokoh penting bangsa, ini adalah operasi klandestin yang sistematis untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, kami sepakat bulat menilai tindakan ini memenuhi unsur makar seratus persen.” Kata Habiburokhman, S.H., M.H., Pimpinan Komisi III DPR RI
Rasionalisasi Skandal: Skala Masif Puluhan Ribu Target Penyadapan
Langkah tegas Komisi III dan Polri ini tidak terlepas dari skala masif dan tingkat bahaya dari skandal penyadapan ilegal yang tengah diusut. Berdasarkan perkembangan penyidikan hukum terbaru, skandal ini melibatkan jumlah sasaran penyadapan yang mencengangkan, yakni mencapai 60.000 target yang mencakup Presiden Republik Indonesia, para menteri kabinet, tokoh-tokoh masyarakat, hingga figur penting nasional lainnya.
Tindakan spionase domestik berskala masif ini dinilai melumpuhkan pilar-pilar keamanan negara, merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, dan dikategorikan sebagai upaya sistematis untuk melemahkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, penerapan pasal makar dinilai sebagai langkah hukum yang paling rasional dan berimbang untuk memberikan efek jera serta membersihkan tubuh internal institusi penegak hukum dari unsur pengkhianatan terhadap negara. (hari)
