NETSULSEL | Makassar, Manajemen Bumi Pundi Karsa (BPK) Holding Company memilih tidak tinggal diam atau sekadar bertahan di balik meja menghadapi dinamika publik belakangan ini. Alih-alih menghindar, salah satu raksasa pengembang di Sulawesi Selatan ini justru mengambil langkah taktis, tegas, dan transparan dalam merespons aspirasi serta kritik dari kelompok mahasiswa maupun masyarakat terkait operasional beberapa proyek perumahannya.
Sikap ksatria ini ditunjukkan lewat respons cepat manajemen yang langsung membentuk Tim Investigasi Internal Khusus. BPK menegaskan bahwa ruang kritik tidak akan pernah mereka bungkam, melainkan dijawab dengan pembuktian data lapangan yang valid dan akuntabel.
”Bagi kami di Bumi Pundi Karsa, kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan oleh siapa pun. Kami tidak akan menutup mata, dan kami siap membuktikan komitmen kami secara transparan,” tegas Juru Bicara Resmi PT Bumi Pundi Karsa Holding Company dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7).
Langkah Tegas Lawan Spekulasi: Investigasi Total dan Garansi Tanpa Biaya
Guna menyudahi spekulasi liar di ruang publik, BPK Holding Company langsung menetapkan empat poin kebijakan strategis yang menekan balik setiap keraguan:
Audit Investigasi Tanpa Pandang Bulu: Divisi Quality Control (QC), tim teknis sipil, bersama divisi hukum langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengaudit fisik bangunan hingga menelusuri rantai pasok material konstruksi.
Garansi Perbaikan Gratis: BPK menjamin secara jantan bahwa jika ditemukan adanya penurunan kualitas atau ketidaksesuaian spesifikasi yang dilakukan oleh oknum pelaksana di lapangan, seluruh perbaikan akan ditanggung penuh 100% oleh perusahaan tanpa membebankan biaya sepeser pun kepada konsumen.
Verifikasi Legalitas Vendor (Menekan Mitra Nakal): Menjawab isu asal tanah timbunan (quarry), BPK menegaskan posisi tegasnya untuk melakukan evaluasi total terhadap dokumen perizinan (SIPB/IUP) para vendor mitra. BPK memastikan tidak akan memberi ruang toleransi bagi penyedia material yang tidak taat hukum.
Posko Pengaduan Resmi & Ruang Dialog: Sebagai bentuk transparansi, posko layanan pengaduan resmi kini dibuka di kantor pusat dan kanal digital guna mendata keluhan teknis secara cepat dan terukur.
Menginspirasi Lewat Tanggung Jawab, Menekan Lewat Data
Langkah BPK ini menjadi preseden positif yang menginspirasi industri properti di Sulawesi Selatan. Di saat banyak korporasi memilih bersikap defensif atau mengabaikan kritik, BPK justru menantang balik situasi ini dengan membuka diri terhadap dialog yang konstruktif dan berbasis data konkret.
BPK mengimbau semua pihak, termasuk rekan-rekan mahasiswa dan media, untuk mengawal isu ini secara objektif dan berkepala dingin. Melalui respons yang cepat dan bernyali ini, Bumi Pundi Karsa tidak hanya berhasil melindungi hak-hak konsumennya, tetapi juga membuktikan kelasnya sebagai pengembang yang matang, patuh hukum, dan tidak goyah oleh guncangan isu luar. (baba)
