Ternyata KPU Mencatat 191 Legislator DPR RI Hanya Berijazah SMA Sederajat Termasuk Paket C.

Momen pelantikan anggota DPR RI 2024-2029

​NETSULSEL | Jakarta, Latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 menjadi sorotan tajam publik menyusul pernyataan mengenai banyaknya legislator yang menempuh pendidikan kesetaraan Paket C. Berdasarkan pendataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dari dokumen persyaratan pencalonan, tercatat hampir 200 anggota dewan tepatnya 191 dari 580 legislator memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA atau sederajat, yang di dalamnya mencakup pemegang ijazah Paket C.

​Isu ini mencuat ke ruang publik setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyinggung fenomena banyaknya anggota dewan lulusan pendidikan kesetaraan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pernyataan tersebut memicu diskusi luas mengenai transparansi profil serta kapasitas intelektual para pembuat undang-undang.

​”Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat memaparkan kondisi pusat kegiatan belajar masyarakat dalam rapat bersama parlemen.

​Menanggapi ramainya perbincangan tersebut, Komisioner KPU RI Idham Holik membenarkan bahwa di antara 191 anggota DPR RI yang berpendidikan terakhir SMA atau sederajat, terdapat legislator yang menggunakan ijazah Paket C. Namun, Idham menegaskan bahwa pencalonan mereka tetap sah secara konstitusional karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang mensyaratkan batas minimum pendidikan tamat SMA atau sederajat.

​”Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” tegas Komisioner KPU RI Idham Holik saat memberikan konfirmasi terkait keabsahan dokumen pendidikan para legislator.

​Meski memenuhi syarat administratif undang-undang, komposisi pendidikan di parlemen tetap menuai kritik dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai latar belakang pendidikan formal tetap berpengaruh terhadap kualitas fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPR terhadap mitra kerja pemerintah.

​”Terus bagaimana dia melakukan pengawasan? Orang dia yang diawasi lebih pintar dari yang ini. Yang ngawasi harusnya kan dia mau menegur bagaimana?” kritik Trubus Rahadiansyah menyoroti ketimpangan kualifikasi akademik antara legislator dan pejabat eksekutif yang diawasi.

​Selain persoalan lulusan Paket C, publik juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi karena dalam data profil yang dipublikasikan sebelumnya, tercatat ada 211 anggota DPR RI yang tidak mencantumkan riwayat pendidikannya secara rinci. Kondisi ini mendorong munculnya petisi daring yang mendesak agar seluruh anggota parlemen membuka riwayat dan dokumen pendidikan mereka secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada pemilih. (dede)