
NETSULSEL | Jakarta, Keluarga besar ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan pemberitaan mengenai sengketa lahan di area Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area (MDA), anak usaha PT Indika Energy Tbk. Langkah ini diambil agar masyarakat, investor, dan para pemangku kepentingan memperoleh gambaran utuh terkait duduk perkara yang sebenarnya.
Pihak ahli waris menegaskan bahwa perjuangan yang mereka tempuh bukan sekadar persoalan kompensasi pembebasan lahan sebagaimana yang berkembang di ruang publik. Inti persoalan yang sedang berproses di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menyangkut dugaan tindak pidana oleh PT Masmindo Dwi Area bersama mitra kerja terhadap hak kepemilikan tanah sah milik keluarga Tanduklangi.
Menurut penjelasan keluarga, keberadaan Kontrak Karya sebagai dasar kegiatan pertambangan tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan tanah warga yang memiliki alas hak dan riwayat penguasaan sah. Legalitas izin pertambangan dan legalitas kepemilikan tanah merupakan dua ranah hukum berbeda yang wajib dihormati serta diuji berdasarkan dokumen otentik.
Perjuangan mempertahankan hak tersebut turut ditempuh melalui jalur kelembagaan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam forum resmi tersebut, dicapai kesepakatan bersama agar PT Masmindo Dwi Area menyerahkan salinan dokumen Kontrak Karya tahun 1998 secara utuh untuk kepentingan pencocokan data kepemilikan.
”Kesepakatan dalam RDP Komisi D DPRD Sulawesi Selatan tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh PT Masmindo Dwi Area secara terbuka dan bertanggung jawab agar kejelasan wilayah kontrak dan riwayat kepemilikan tanah keluarga kami dapat diperiksa bersama,” tegas Dr Basir, ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Selain mengawal rekomendasi parlemen daerah, pihak ahli waris juga meluruskan bahwa laporan polisi yang diajukan tidak berasal dari pihak-pihak yang mengikuti RDP maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI. Identitas pelapor dan substansi perkara ini murni berdiri sendiri atas kepentingan hukum ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi agar publik tidak mencampuradukkan dua forum berbeda.
Terkait perkembangan penanganan perkara di Polda Sulawesi Selatan, pihak ahli waris menyampaikan bahwa proses hukum telah melampaui tahap pengaduan awal. Berdasarkan informasi penyidik yang menangani laporan tersebut, kepolisian telah mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada pihak-pihak terlapor untuk dimintai keterangan.
”Laporan polisi ini sedang berjalan sesuai kewenangan penyidik Polda Sulawesi Selatan, sehingga kami berharap seluruh pihak yang dipanggil dapat bersikap kooperatif dan memberikan keterangan serta dokumen secara transparan,” ujar Basir.
Pihak keluarga juga meluruskan informasi mengenai luasan objek lahan yang dipersoalkan dalam laporan polisi. Jika dalam keterbukaan informasi perusahaan disebutkan klaim mencakup sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu, pihak ahli waris menegaskan bahwa objek yang dilaporkan justru mencakup keseluruhan wilayah Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area yang berkaitan dengan riwayat tanah keluarga.
Oleh karena itu, keluarga Tanduklangi mendesak dilakukannya pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan transparan terhadap Kontrak Karya tahun 1998 beserta alas hak pendukungnya. Perusahaan juga diminta tidak hanya menonjolkan pembayaran kompensasi kepada pihak pemegang dokumen baru, tetapi menghargai keabsahan riwayat kepemilikan tanah yang lebih dahulu ada.
Di sisi lain, pihak ahli waris menekankan bahwa perjuangan menuntut keadilan agraria ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat masuknya investasi maupun pembangunan proyek tambang emas Awak Mas. Mereka memandang investasi merupakan instrumen penting bagi kemajuan ekonomi daerah dan nasional apabila dijalankan secara patuh hukum.
Bagi keluarga besar Abd. Salam Abadi Tanduklangi, investasi yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila dibangun di atas kepastian hukum, keterbukaan dokumen, serta penghormatan penuh terhadap hak kepemilikan masyarakat. Pihak ahli waris berharap Polda Sulawesi Selatan menuntaskan penyidikan secara profesional, sementara manajemen PT Masmindo Dwi Area segera merealisasikan kesepakatan RDP Komisi D DPRD Sulsel. (Ita)



![ARTIKEL]: Armin Mustari Topoturi, Mengenang Alm. H. Ahmad Eddy Baramuli](https://i0.wp.com/netsulsel.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260612-WA0023.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)



