NETSULSEL | Makassar, Beredarnya poster digital bertajuk “Pawai Semarak LGBT” yang dijadwalkan berlangsung di Anjungan Pantai Losari pada Jumat sore, 25 September 2026, memicu eskalasi ketegangan di Kota Makassar. Isu ini langsung mendapat penolakan keras secara masif dari mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki akar budaya dan nilai agama yang sangat kuat.
Rencana gelaran di ruang publik tersebut dinilai tidak hanya provokatif, tetapi juga memantik kerawanan tingkat tinggi. Kegiatan keramaian yang memaksakan isu dengan resistensi publik yang luar biasa rentan menjadi arena bentrokan dan kekerasan. Gelombang protes dari berbagai ormas dan elemen masyarakat diprediksi akan turun ke jalan jika acara tersebut tetap dibiarkan berjalan, yang pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan dan politik lokal.
Merespons gejolak sosial dan potensi ancaman konflik horizontal tersebut, aparat keamanan langsung mengambil sikap tegas untuk memutus ruang gerak pelaksanaan kegiatan.
Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, Kompol Surahman, memastikan bahwa pihak kepolisian memblokade segala upaya legalisasi acara tersebut. Ia menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi kegiatan yang mengancam ketertiban umum.
”Pihak Polrestabes Makassar tidak mengeluarkan surat izin dalam bentuk apa pun untuk kegiatan tersebut,” tegas Kompol Surahman.
Potensi Gesekan Sosial yang Tinggi
Sikap tegas kepolisian merupakan langkah preventif yang krusial. Dalam lanskap sosial-politik Sulawesi Selatan, isu LGBT merupakan garis merah yang tidak bisa diterima oleh kultur mayoritas. Jika perizinan keramaian sampai lolos, hal tersebut berpotensi memicu:
- Pengerahan Massa Tandingan: Elemen masyarakat dan kelompok agama dipastikan akan memobilisasi massa secara besar-besaran untuk membubarkan acara, yang memicu bentrok fisik secara langsung.
- Keruntuhan Stabilitas Keamanan Daerah: Gesekan fisik di ikon kota seperti Pantai Losari akan mencoreng citra keamanan Makassar dan mengganggu aktivitas ekonomi warga di sekitarnya.
- Krisis Kepercayaan Publik: Pembiaran terhadap kegiatan yang ditolak secara luas dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga norma yang berlaku.
Dengan tidak adanya izin dari pihak kepolisian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi melakukan tindakan main hakim sendiri, sementara aparat terus meningkatkan pengawasan di sekitar kawasan Pantai Losari guna memastikan tidak ada pergerakan massa gelap pada jadwal yang tertera.(icha)sster
