NETSULSEL | Malassar, Siang yang terik di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jumat (2/6/26), mendadak riuh. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi Luwu Timur (FORMAK LUTIM) berdemonstrasi, membawa tuntutan berat: mendesak Kejati mengambil alih dan mengawasi ketat penanganan sejumlah mega-skandal dugaan korupsi di Bumi Batara Guru.
Suasana tegang membuncah saat orator bergantian meneriakkan fakta pahit yang kontras dengan citra daerah. Di satu sisi, Pemkab Luwu Timur baru saja bangga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun di sisi lain, aroma penyimpangan anggaran justru menyengat tajam.
”Opini WTP bukan jaminan daerah bebas korupsi! Jangan sampai WTP hanya jadi tameng politik dan alat pencitraan untuk meredam kritik,” tegas Putra, Jenderal Lapangan FORMAK LUTIM, di tengah riuhnya aksi. Putra mengajak berkaca pada kasus nasional OTT Bupati Muara Enim, di mana opini WTP justru diduga menjadi komoditas suap.
Daftar Kasus yang Dibidik
Bukan tanpa alasan mahasiswa bergerak. FORMAK LUTIM membeberkan sejumlah perkara krusial yang dinilai janggal dan butuh taji Kejati Sulsel, antara lain:
Pengadaan Seragam Sekolah Gratis: Hak dasar anak sekolah yang diduga disunat.
Pengadaan Ambulans CSR PT Vale Indonesia: Dana kemitraan yang terindikasi diselewengkan.
Proyek Strategis Daerah: Berbagai program bernilai besar yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Korupsi ini menggerus hak masyarakat atas layanan publik, pendidikan, hingga kesehatan. Setiap penyimpangan harus diusut tuntas, tidak boleh berhenti di atas kertas atau proses administratif semata!” lanjut Putra lantang.
”Bagi kami, tidak ada pembangunan tanpa keadilan, dan tidak ada pemerintahan yang bersih tanpa keberanian mengungkap korupsi sampai ke akar-akarnya,” pungkas Putra memungkasi pernyataan sikapnya di depan gerbang Kejati. (ist)
