NETSULSEL | Makassar, Sebuah era baru perlindungan sosial yang lebih transparan, adil, dan tepat sasaran kini mulai diukir dari Kota Makassar. Ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu dari 43 daerah percontohan secara nasional, Kota Daeng ini mengambil langkah berani untuk mematangkan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos). Langkah ini bukan sekadar pembaruan sistem pencatatan semata, melainkan manifestasi dari komitmen moral pemerintah daerah untuk memutus rantai ketidaktepatan penyaluran bantuan, memastikan setiap uluran tangan negara benar-benar sampai ke jemari mereka yang paling membutuhkan.
Semangat perubahan ini terpancar kuat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bansos di Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (27/7/2026). Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa keberhasilan inovasi besar ini terletak pada keterbukaan dan rasa saling percaya antara pemerintah dan warga. Ia mengimbau masyarakat untuk menyambut para petugas pendata dengan hangat serta memberikan informasi yang sejujurnya tanpa perlu merasa khawatir, karena kerahasiaan data warga dijamin sepenuhnya oleh negara.
Bagi Appi, memperjuangkan keadilan sosial tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Ia menyerukan gerakan kolaboratif di mana seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jajaran camat, hingga lurah harus bergerak serentak bahu-membahu menyukseskan pemutakhiran data ini. Integrasi seluruh elemen pemerintah kewilayahan dinilai sangat krusial karena mereka adalah pihak yang paling memahami dinamika dan denyut kehidupan sosial masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga tidak akan ada warga miskin yang terlewat atau terabaikan.
Pendekatan edukatif dan persuasif pun disiapkan secara matang agar proses sosialisasi digitalisasi ini menghadirkan rasa aman serta pemahaman yang utuh di tengah warga. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menghadirkan komunikasi yang humanis, menjelaskan bahwa pendataan ini adalah fondasi penting untuk membangun masa depan warga yang lebih sejahtera. Ketika kejujuran warga berpadu dengan niat tulus pemerintah, maka basis data terpadu yang terintegrasi dan akuntabel dapat terwujud demi merancang program pemberdayaan masyarakat yang tepat guna.
Dukungan teknis di lapangan pun telah bergerak cepat dan terstruktur untuk mengejar target pendataan menyeluruh. Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengungkapkan bahwa saat ini proses persiapan telah memasuki tahap krusial melalui pembentukan ribuan agen pendamping. Para agen ini disiapkan untuk menjangkau secara langsung lebih dari 436 ribu Kartu Keluarga di Kota Makassar, mendata kondisi sosio-ekonomi warga secara mendetail mulai dari desil 1 hingga desil 10 tanpa ada yang tertinggal.
Penunjukan Makassar sebagai lokasi piloting nasional ini menjadi pembuktian bahwa teknologi jika dipadukan dengan semangat gotong royong mampu menjadi alat pembebas dari persoalan sosial. Keberhasilan digitalisasi bansos ini kelak tidak hanya diukur dari canggihnya aplikasi yang digunakan, melainkan dari tersajinya keadilan yang nyata bagi warga yang membutuhkan. Dengan sinergi yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat, Kota Makassar siap menginspirasi Indonesia menuju sistem perlindungan sosial yang jauh lebih transparan, efektif, dan menyejahterakan.(qas)
