NETSULSEL | Makassar, Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemerintah Kota Makassar kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yaitu Dinas Sosial Kota Makassar dan RSUD Daya Makassar, sukses menyabet penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan standar pelayanan publik dengan predikat Kategori Baik. Piagam prestisius ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Munafri kepada Kepala Dinsos, Andi Bukti Djufrie, dan Direktur RSUD Daya, dr. A. Any Muliany, di Balai Kota Makassar pada Selasa (14/7/2026).
Penghargaan bergengsi ini diraih setelah Ombudsman RI melakukan penilaian komprehensif, mulai dari pemenuhan standar administratif, transparansi informasi, hingga penyediaan sarana inklusif seperti ruang laktasi dan area parkir khusus disabilitas. Menariknya, Ombudsman juga mewawancarai masyarakat secara acak di lapangan untuk mengukur kepuasan riil pengguna layanan. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa reformasi birokrasi di Kota Makassar tidak sekadar indah di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada kemudahan hidup warga.
Kepala Dinsos Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah garis akhir dari perjuangan, melainkan sebuah tantangan besar untuk mempertahankan konsistensi performa jajarannya. “Mempertahankan prestasi tentu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Karena itu, kami berkomitmen terus mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata yang ramah tanpa diskriminasi,” ujar Andi Bukti optimis seusai menerima penghargaan.
Apresiasi senada turut mengalir dari Kepala Bagian Ortala Setda Kota Makassar, Fadly. Beliau menjelaskan bahwa skema penghargaan tahun ini sengaja diberikan langsung kepada masing-masing OPD berprestasi—bukan lagi atas nama Pemkot secara umum—demi memicu iklim kompetisi pelayanan yang sehat di lingkungan birokrasi. “Alhamdulillah, ini berkat kerja keras rekan-rekan di Dinsos dan RSUD Daya. Kami berharap keberhasilan ini menular menjadi motivasi bagi OPD lainnya di lingkup Pemkot Makassar untuk terus berbenah dan mengoptimalkan layanannya,” ungkap Fadly.
Dengan diraihnya penghargaan dari Ombudsman RI, Pemerintah Kota Makassar kian mantap melangkah sebagai pionir pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan inklusif. Transformasi birokrasi yang terus didorong ini diharapkan mampu menjaga konsistensi kepuasan warga, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan selalu berorientasi penuh pada kesejahteraan dan kenyamanan seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar secara berkelanjutan.(ist)
