NETSULSEL | Makassar, Gejala media sosial kembali mengguncang panggung politik lokal di Sulawesi Selatan. Sebuah akun anonim bernama @Lambe Turah_bone mendadak viral di tengah masyarakat setelah mengunggah isu sensitif terkait dugaan akan ada pemakzulan pejabat daerah karena skandal asmaranya sesama pejabat. Lemparan konten provokatif ini sontak memicu diskursus publik yang luas, menarik perhatian warganet, sekaligus membuka kembali perdebatan panjang mengenai batas antara kebebasan berekspresi, jurnalisme warga, dan etika ruang digital.
Fenomena ini bukan sekadar riak kecil di jagat maya. Jauh sebelum kehebohan di Sulawesi Selatan ini meletus, jejak rekam akun-akun anonim serupa pernah mencuat di Kabupaten Bone. Saat itu, sejumlah jurnalis lokal bahkan sempat melapor ke pihak kepolisian akibat dugaan penyebaran ulang karya jurnalistik tanpa izin. Namun, di balik polemik hak cipta dan pelanggaran etika jurnalistik tersebut, industri media mainstream kerap berada di dua sisi mata uang: diuntungkan karena konten mereka mendapat promosi gratis oleh warganet, namun di sisi lain harus berhadapan dengan narasi liar yang tak terverifikasi.
Tinjauan Akademis: Lemahnya Literasi Digital Jadi Pemicu Utama
Menanggapi masifnya arus informasi liar ini, Dr. Zulkarnain Hamson, seorang peneliti dan Konsultan Jurnalisme dan Media, alumi Universitas Hasanuddin yang memiliki spesifikasi temuan riset pada bidang etika media baru berbasis kearifan lokal, memberikan analisis tajamnya. Menurut Dr. Zulkarnain, fenomena kemunculan akun anonim pembongkar skandal tidak akan pernah surut selama ekosistem literasi digital di Indonesia belum dibenahi secara komprehensif dan ketat.
”Dari sisi etika media digital, saya melalui penelitian di tahun 2024 berkesimpulan, selama ekosistem literasi digital Indonesia belum dibenahi dengan ketat, kasus serupa dengan lemparan isu kontroversial pejabat publik akan terus berulang,” ungkap Dr. Zulkarnain.
Ia menambahkan, apa yang dipertontonkan oleh akun-akun anonim lokal ini sejatinya merupakan cerminan dari lanskap global new media. Sebagai perbandingan, dinamika pengawasan digital di Indonesia bahkan belum sepadan dengan praktik di negara-negara berkembang lain seperti Afrika pada periode 2023–2024. Dalam riset di jurnal ilmiah bereputasi, komunitas jurnalisme warga di sana terbiasa melakukan kontrol sosial ekstrem mulai dari menyebarkan foto aset pribadi, kendaraan mewah, hingga nomor kontak pribadi pejabat dan keluarga mereka yang diduga terlibat korupsi.
Bahkan, jika berkaca pada negara maju seperti Amerika Serikat atau Prancis yang memiliki perangkat regulasi digital sangat ketat, perilaku warganet justru jauh lebih radikal dan sulit dibungkam oleh otoritas hukum sekalipun.
Sisi Positif: Alarm Moral bagi Pejabat Publik
Kendati kerap beririsan dengan pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik, Dr. Zulkarnain melihat ada fungsi kontrol sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja di dalam ekosistem media baru ini. Keberadaan akun-akun penyebar isu panas ini berfungsi sebagai early warning system atau dering peringatan bagi para pemegang kekuasaan.
Di era konvergensi media saat ini, di mana kekuatan citizen journalism mendominasi arus informasi tanpa rasa takut, pejabat pemerintah dipaksa untuk lebih mawas diri. Moralitas, etika, dan adab kini berada di bawah mikroskop publik yang diawasi langsung oleh jutaan pasang mata warganet.
”Kita sedang berada dalam era media baru, di mana sosial media dengan kekuatan jurnalisme warga melakukan praktik penyebaran informasi tanpa rasa takut, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di hampir semua negara Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia,” pungkasnya.
Sekilas Analisis Cuitan Akun Anonim Lambe Turah
Cuitan yang diunggah oleh akun anonim mirip Lambe Turah ini menggunakan strategi shock value yakni melemparkan isu berdampak besar (seperti pemakzulan dan skandal pejabat) tanpa melalui mekanisme konfirmasi berita standar (cover both sides). Di satu sisi, narasi ini sukses memantik partisipasi publik yang masif dan mendesak transparansi birokrasi. Namun di sisi lain, absennya verifikasi faktual berisiko melahirkan pembunuhan karakter (character assassination), disinformasi massal, dan instabilitas sosial politik di daerah yang bersangkutan jika penegak hukum dan literasi masyarakat gagal menyikapinya secara bijak. (ita)
