NETSULSEL | YOGYAKARTA, Suasana ruang Badan Anggaran (Banggar) gedung DPRD Kota Yogyakarta mendadak memanas dan diwarnai ketegangan tinggi. Di tengah agenda Rapat Audiensi antara perwakilan massa aksi dengan jajaran anggota dewan, sekelompok tokoh masyarakat Yogyakarta nekat melakukan aksi simbolik dengan menurunkan foto resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dari dinding ruangan, Selasa.
Insiden yang mengundang perhatian publik ini bermula ketika dialog antara massa dan anggota DPRD berjalan alot. Pertemuan yang awalnya diagendakan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan sosial-politik nasional maupun regional itu berubah tegang saat perwakilan massa meluangkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi pemerintahan saat ini.
Puncak ketegangan terjadi ketika salah seorang tokoh dalam rombongan tersebut mendekati dinding ruang Banggar, tempat foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dipajang, lalu menurunkan bingkai foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan para legislator dan awak media.
Pernyataan Tokoh dan Alasan Aksi Simbolik
Perwakilan tokoh masyarakat yang memimpin aksi tersebut menyatakan bahwa penurunan foto ini bukan sekadar tindakan vandalisme emosional, melainkan bentuk ekspresi protes keras terhadap krisis legitimasi moral dan politik di tingkat nasional yang dirasakan oleh masyarakat bawah di Yogyakarta.
”Aksi penurunan foto ini adalah bentuk teguran moral dan simbol kekecewaan kami yang mendalam terhadap dinamika politik nasional hari ini. Kami merasa suara rakyat di daerah sering kali diabaikan, dan para pemimpin di pusat harus melihat bahwa ada keresahan yang nyata di bawah,” ungkap salah satu perwakilan tokoh masyarakat di lokasi kejadian.
Menurut mereka, simbol-simbol kekuasaan negara harus senantiasa mencerminkan rasa keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, sehingga kekecewaan terhadap kebijakan pusat kerap dilampiaskan melalui bentuk protes simbolik di ruang-ruang publik pemerintahan.
Respons Jajaran DPRD Kota Yogyakarta
Menanggapi insiden spontan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kota Yogyakarta yang hadir di dalam ruangan langsung mengambil langkah cepat untuk mendinginkan suasana. Pihak dewan menyayangkan tindakan penurunan atribut kenegaraan tersebut, namun tetap memilih untuk mengedepankan pendekatan dialogis guna menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.
”Kami memahami bahwa dinamika dan aspirasi yang dibawa oleh rekan-rekan tokoh masyarakat dan massa aksi sedang berada dalam titik emosi yang tinggi. Namun, kami menyayangkan adanya tindakan penurunan atribut kenegaraan di dalam gedung lembaga legislatif ini. Apapun bentuk aspirasinya, marilah kita tetap menjaga marwah institusi negara dan menyalurkannya lewat jalur konstitusional yang santun,” ujar salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta saat meredam situasi.
Kendati sempat diwarnai ketegangan akibat insiden tersebut, agenda audiensi akhirnya dilanjutkan kembali setelah situasi berangsur kondusif. Pihak DPRD Kota Yogyakarta berjanji akan meneruskan aspirasi dan catatan kritis yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut ke tingkat pusat, sembari menyerahkan penanganan insiden simbolik tersebut kepada mekanisme internal dewan dan aparat pengamanan setempat.(noenk)
