NETSULSEL | Jakarta, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. KAHMI menilai persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga menyangkut kedaulatan negara, keamanan informasi strategis, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Koordinator Presidium MN KAHMI, KH Romo Muhammad Syafei, mengatakan dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, hingga penghapusan bukti elektronik harus dipandang sebagai persoalan serius. Menurut dia, apabila terbukti, tindakan tersebut berpotensi mengancam stabilitas nasional dan merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“MN KAHMI memandang persoalan ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan stabilitas politik nasional, sekaligus pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara,” ujar Romo Syafei dalam pernyataan sikap MN KAHMI di Jakarta.
Ia menegaskan, KAHMI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga marwah kepemimpinan nasional serta memastikan keamanan institusi kepresidenan. Menurutnya, perlindungan terhadap kepala negara dan informasi strategis pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepentingan nasional.
Romo Syafei juga menilai pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan objektif. Karena itu, MN KAHMI mendorong Polri, khususnya penyidik Bareskrim, untuk mengungkap secara terang dugaan pelanggaran tersebut melalui pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis bukti ilmiah.
Menurut dia, proses penyidikan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan teknis. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan, motif, alur perintah, serta pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan. Seluruh proses tersebut harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain mendorong penegakan hukum, MN KAHMI meminta pemerintah memperkuat sistem keamanan siber dan perlindungan informasi strategis di seluruh lingkungan pemerintahan, termasuk sektor pertahanan dan militer. Penguatan sistem pengawasan, tata kelola akses data, serta mekanisme audit keamanan dinilai penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Romo Syafei menekankan bahwa keamanan informasi negara tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis teknologi informasi. Di dalamnya terdapat kepentingan yang lebih luas, mulai dari perlindungan keselamatan pimpinan negara, kerahasiaan kebijakan strategis, hingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Di sisi lain, MN KAHMI mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi. Organisasi tersebut meminta publik memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sembari menjaga persatuan dan memastikan dinamika perkara tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketenangan, merawat persatuan nasional, dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang,” kata Romo Syafei.
MN KAHMI menegaskan akan mengawal proses hukum kasus tersebut demi tegaknya keadilan dan perlindungan kepentingan nasional. Bagi KAHMI, pengungkapan perkara secara transparan dan akuntabel menjadi penting agar kepercayaan publik tetap terjaga, keamanan negara terlindungi, serta prinsip negara hukum tetap menjadi landasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. (Ist)
