NETSULSEL | Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Kedatangan Gibran yang dikawal ketat langsung diterima oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan majelis lainnya dalam pertemuan tertutup di lantai tujuh Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.
Pertemuan Tertutup dan Permintaan Proses Cepat
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Gibran menyerahkan dokumen penting terkait keputusannya mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam keterangan pers usai pertemuan menjelaskan bahwa kedatangan Gibran murni untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar lembaga legislatif segera memproses dokumen tersebut sesuai mekanisme ketatanegaraan.
”Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” ungkap Ahmad Muzani kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Langkah Konstitusional dan Tenggat Waktu 60 Hari
Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyatakan bahwa pimpinan MPR langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat pimpinan internal pada hari yang sama. Rapat ini dilanjutkan dengan agenda gabungan bersama para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD guna menentukan langkah-langkah administratif lanjutan.
Berdasarkan ketentuan konstitusi UUD 1945, MPR memiliki tenggat waktu yang tegas dalam menentukan pengganti posisi wakil kepala negara guna menjaga stabilitas pemerintahan.
”Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” tegas Ahmad Muzani.
Langkah Selanjutnya
Rapat Pimpinan MPR: MPR langsung menjadwalkan rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk menindaklanjuti surat tersebut. Berdasarkan aturan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses kekosongan jabatan ini. [1, 2]
Pengusulan Calon Pengganti: Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR dikeluarkan untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR. (ikhlas)
