NETSULSEL | Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan langkah penyesuaian hukum internal yang signifikan. Menjelang digelarnya Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi menerbitkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
Regulasi anyar yang diteken pada Senin, 16 November 2026 ini merupakan bentuk perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langkah taktis ini diambil guna mengakomodasi dinamika hukum serta penanganan perkara etik yang melibatkan perwira tinggi dengan pangkat tertinggi di institusi kepolisian.
Akomodasi Penanganan Perkara Khusus
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa penerbitan regulasi baru ini memang dirancang untuk merespons proses hukum internal yang sedang berjalan, termasuk persiapan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mengingat kasus yang dihadapi melibatkan mantan pimpinan tertinggi Polri, penyesuaian norma dalam peradilan internal menjadi hal yang krusial agar proses berjalan akuntabel dan berkeadilan.
”Iya betul, itu salah satu pertimbangan utamanya. Perpol No. 4 Tahun 2026 tentang perubahan Perpol No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri,” ungkap Irjen Jhonny Eddizon Isir saat dikonfirmasi awak media di Jakarta.
Secara substantif, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memuat sedikitnya sembilan poin perubahan dan penambahan norma penting. Salah satu poin krusial yang disorot publik adalah fleksibilitas dalam pembentukan susunan majelis sidang etik, termasuk penyesuaian format persidangan serta pembaruan ketentuan teknis penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan internal Polri. Selain itu, aturan baru ini juga mengakomodasi pelaksanaan sidang KKEP yang dapat dilangsungkan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua Majelis KKEP apabila diperlukan.
Kepastian Hukum dan Netralitas Institusi
Langkah cepat yang diambil oleh Jenderal Suyudi Arie Seto ini dinilai sebagai wujud komitmen transparansi Polri dalam menegakkan marwah Tribrata dan Catur Prasetya tanpa pandang bulu. Penegakan etik terhadap mantan orang nomor satu di Bhayangkara tersebut diproyeksikan menjadi ujian integritas sekaligus lembaran baru reformasi kultural di tubuh kepolisian.
Dengan diterbitkannya landasan hukum yang memadai melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, rangkaian proses persidangan etik lanjutan termasuk agenda sidang bagi Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan bergulir dalam waktu dekat diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, serta memenuhi rasa keadilan publik. (aty)










